Urgensi Pembentukan Dewan Etika Profesi Advokat Nasional Oleh: Dr. Frans H. Winarta SH, MH*)
Cacat Prosedural Pengesahan UU BPJS Oleh: Juanda Pangaribuan *)
Berharap pada OJK Oleh: Marah Sutan Nasution SH *)
Ujian Advokat Bukan untuk Komersialisasi Oleh: Dr Frans H Winarta *)
Independensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh: Erna Ratnaningsih*)
Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan MK Oleh: Willy Farianto *)
Polemik UI Berakar pada Kebijakan Nasional Oleh: Dinda Nuurannisaa Yura SH*)
Advokat Bukan Penegak Hukum Dalam Perkara Nazaruddin Oleh: Frans H Winarta*)
Pemaafan Nasional Bersyarat untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia Oleh: Ibrahim Qamarius *)
Nasib Pengakuan Hak Nagari dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh: Nurul Firmansyah *)
Belum Ada Solusi Kemelut Wadah Tunggal Oleh: Dr Frans Hendra Winarta *)
Menunggu Percepatan Pengesahan RUU Administrasi Pemerintahan Oleh: Enrico Simanjuntak *)
Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia Oleh: Jecky Tengens, SH *)
Mempersoalkan Hak Berserikat Advokat Oleh: Dr Frans Hendra Winarta *)
Masalah dalam Penerapan UU Pelayaran Oleh: Pieter Batti *)
Urgensi Pendampingan Saksi oleh Advokat Oleh: Bobby R Manalu *)
Antara Syahrini, Karaha Bodas dan Kemacetan Merak Oleh: Chandra Kurniawan *)
UU Keimigrasian, Angin Segar dari Senayan Oleh: Imam Nasima *)
Kepemilikan Flag of Convenience, Berdayakan Perusahaan Pelayaran Nasional Oleh: Pieter Batti*)
RUU Penanganan Fakir Miskin Bukan Solusi TunggalOleh Fajri Nursyamsi, SH*)
Membubarkan KebencianOleh: Eryanto Nugroho*)
Dinamika Tanah Ulayat dalam Jerat Hukum Negara Oleh: Nurul Firmansyah *)
Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam Penyelesaian Perkara Pilkada Oleh: Irvan Mawardi *)
Menimbang Ulang Non Advokat di Sidang MK? Oleh: Bobby R. Manalu *)
Berprestasi dan Wanprestasi (Bagian Kedua dari Dua Tulisan) Oleh: J. Satrio *)
Berprestasi dan Wanprestasi (Bagian Pertama dari Dua Tulisan) Oleh: J. Satrio *)