Terbaru

Karena pelaksanaan UU PSDHN dapat mengembalikan Indonesia kembali ke era totaliter dan sentralistik serta berpotensi melanggar prinsip conscientious objection karena ada pengaturan absolut melalui ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengikuti agenda yang telah ditetapkan, misalnya mobilisasi.

Sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum.

Periksa alamat domisili Anda dan ajukan berkas untuk melengkapi persyaratan pengambilan sumpah advokat.

Setidaknya ada empat cakupan due diligence yang penting dilakukan dan tentunya disesuaikan kebutuhan perusahaan.

Ribuan massa tersebut terdiri dari mahasiswa dan pelajar.

Jumlah korban tewas per 29 September 2019 mencapai 31 orang, 43 luka, dan pengungsi mencapai 5 ribuan orang. Pemerintah diminta untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti air dan MCK.

Putusan etik MA memperjelas kontroversi lepasnya Syafruddin. Advokat mengakui bertemu sang hakim.

Syarat pemenangan pilpres ini yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang berlaku hanya sistem 50 persen + 1 tanpa syarat lain.

Sebanyak lima belas RUU berhasil dirampungkan dan disahkan menjadi UU. Sementara RUU yang sudah masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama diusulkan bakal di-carry over oleh DPR dan pemerintahan berikutnya.

Kehadiran KPK justru berbanding lurus dengan membaiknya indeks persepsi korupsi dan EoDB Indonesia.