Berlangganan Pro

Terbaru

Mengenal Ragam Putusan MK Terkait Sengketa Hasil Pemilu

Mengenal Ragam Putusan MK Terkait Sengketa Hasil Pemilu

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Otto: Tidak Tepat Karena Pihak Berperkara

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Otto: Tidak Tepat Karena Pihak Berperkara

Al-Ustadz Haji Christiaan Snouck Hurgronje, Memang Bukan Ulama

Al-Ustadz Haji Christiaan Snouck Hurgronje, Memang Bukan Ulama

Respons LBH Jakarta Terkait Instruksi Gubernur DKI Soal Pengendalian Kualitas Udara

Poin-poin yang tercantum di dalam Ingub cukup baik, namun persoalan pencemaran udara seharusnya diatur dalam tataran perundang-undangan demi menjamin hak atas kesehatan masyarakat.

Fitri Novia Heriani

Gubernur DKI Diminta Serius Hadapi Gugatan Pengembang Reklamasi Teluk Jakarta

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan perusahaan pengembang reklamasi pulau H. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tidak diundang sebagai pihak terkait dalam persidangan.

Ady Thea Dian Ahmad

OJK dan Bareskrim Siap Tindak Tegas Investasi dan Fintech Ilegal

Satgas Waspada Investasi sangat mendorong proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya.

Mochamad Januar Rizki

Perlu Integrasi Kebijakan Pro Bono dan Bantuan Hukum Nasional

Agar tepat sasaran untuk memberikan akses keadilan yang sama bagi semua.

Normand Edwin Elnizar

Kenaikan Premi BPJS Kesehatan Dianggap Tidak Tepat Atasi Persoalan Defisit

Kebijakan rencana kenaikan tarif ini tidak akan menyelesaikan masalah karena faktanya penyesuaian tarif BPJS Kesehatan awalnya diatur, namun masalah defisit masih kronis.

Mochamad Januar Rizki

Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada Bukan Kewenangan KPU

DPR menganggap pembuatan aturan larangan mantan narapidana korupsi ikut Pilkada 2020 harus merevisi UU 10/2016 yang dapat dilakukan DPR periode berikutnya.

MoU Pemerintah dan Swasta Soal Penggunaan Data Pribadi Berpotensi Langgar Hak Privasi

Pemberian data kependudukan kepada pihak swasta tidak memenuhi beberapa prinsip dasar perlindungan data pribadi.

Moh. Dani Pratama Huzaini

PERADI Masih Periksa Advokat yang Aniaya Hakim

Komisi Pengawas Peradi akan fokus mempelajari latar belakang di balik kejadian pemukulan hakim ini.

Aida Mardatillah

Pemerintah ‘Suntik’ PLN Modal Rp6,5 Triliun

Andra Agussalam, Lolos e-KTP Hingga Terjaring Suap Bagasi

Andara diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700 proyek pengadaan bagasi di sejumlah bandara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Ia pernah disebut menerima uang Rp1 miliar dalam kasus korupsi e-KTP.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com