Terbaru

Yuk Pahami Lebih Jelas Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Sebagai konsultan hukum penting untuk mengetahui hal-hal terkait pelaksanaan jaminan produk halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
Tim Hukumonline

MK Majukan Sidang Putusan Sengketa Pilpres pada Kamis

Tidak ada alasan khusus mengapa jadwal pembacaan putusan ini dipercepat. Majelis Hakim Konstitusi sudah siap dengan keputusannya dengan agenda pengucapan putusan.
Aida Mardatillah/ANT

Lima Paket Kebijakan Pemerintah di Sektor Properti

Sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi.
M. Agus Yozami

Kebakaran Pabrik Korek Api, Momentum Benahi Pengawasan Ketenagakerjaan

Mulai dari sistem, kelembagaan, kuantitas, dan kualitas pengawas. Mengacu PP No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, produksi bahan berbahaya dan beracun seperti korek api dan kembang api tidak boleh berada di kawasan perumahan.
Ady Thea DA

P3I Persilakan Iklan Rokok di Internet Dibatasi, Bukan Dihapus

Pemerintah disarankan menerapkan aturan yang sama layaknya pembatasan iklan rokok di televisi dan radio, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Kitab Etika Pariwara Indonesia yang belum direvisi sejak 2014.
Fitri Novia Heriani

​​​​​​​Dari Soal Mengurus Akta Kelahiran yang Salah Ketik Sampai Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami.
Tim Hukumonline

Untuk Pertama Kalinya, Perwakilan DPRD Provinsi Melakukan Kunjungan ke Kongres Advokat Indonesia

Pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) dengan Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, DPRD Provinsi Gorontalo membahas banyak isu, salah satunya—pelindungan hukum dan advokasi bagi masyarakat Gorontalo.
CT-CAT

MK Jamin Putuskan Sengketa Pilpres dengan Adil

Para pihak berharap MK bisa memutuskan sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya dan menerima apapun keputusan Majelis.
Aida Mardatillah/Agus Sahbani

Saksi Sebut Pejabat Anak Perusahaan BUMN Setara Pejabat BUMN

Namun, ahli KPU berpendapat kebijakan negara menempatkan anak perusahaan BUMN secara hukum terpisah secara struktural dari BUMN induk. Namun, tetap menjadi bagian fungsional pencapaian tujuan ekonomi negara.
M. Dani Pratama Huzaini