Terbaru

Singgung Asas Actori Incumbit Onus Probandi, KPU Bantah Dalil Pemohon Sengketa Pilpres

Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Pemohon tanggapi keharusan mundur dari dewan pengawas anak usaha BUMN.
Moh. Dani Pratama Huzaini

Pemerintah Berencana Buat Lapas Khusus Napi Korupsi di Pulau Terpencil

M. Agus Yozami

LBH Jakarta Berencana Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Rencananya, gugatan akan didaftarkan paling lambat akhir Juni 2019.
Fitri Novia Heriani

BPK Ingatkan Predikat WTP Kemenkumham Tak Berarti Lepas dari Kesalahan

Masih ditemukan permasalahan dalam sistem internal maupun soal kepatuhan terkait peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diperbaiki.
Hamalatul Qur'ani

DPR Minta Keseriusan Pemerintah Rampungkan Setengah Jumlah Prolegnas

Diperlukan komitmen bersama antara DPR, pemerintah dan DPD atas masing-masing RUU yang menjadi usul inisiatifnya.
Rofiq Hidayat

Menyoroti Diskon Ojek Online yang Mengarah Predatory Pricing

Perilaku predatory pricing dapat mematikan pesaing dan menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Mochamad Januar Rizki

Yuk Ketahui Langkah Efektif dalam Menghadapi Serangan Siber

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi yang efektif untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi serangan siber pada perusahaan dan firma hukum.
Tim Hukumonline

Peraturan Konsolidasi, Mudahnya Membaca Peraturan dan Perubahannya Hanya dalam 1 Naskah

Peraturan Konsolidasi memuat naskah penggabungan dari suatu peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahan, maupun peraturan lain yang berdampak pada perundang-undangan tersebut.
CT-CAT

Jumlah Pengaduan Posko THR 2019 Alami Penurunan

Jumlah pengaduan THR tahun 2019 turun 21 persen dibandingkan tahun 2018 yang berarti kesadaran para pengusaha membayar THR bagi pekerja terus meningkat. Namun, turunnya pengaduan THR sebagaimana disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan ini harus dikaji lebih lanjut.
Ady Thea DA

Permintaan Perlindungan Saksi Bentuk ‘Politik Teror’ Kubu Prabowo-Sandi

Bagi Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, LPSK tidak sembarangan memberi perlindungan saksi dan korban karena LPSK hanya melindungi saksi dalam perkara pidana. Pemohon dinilai tidak cukup memiliki alat bukti kuat, otentik, dan berlapis untuk menunjukkan adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Aida Mardatillah