Berlangganan Pro

Terbaru

Mantan Pengacara Menyalahgunakan Kepercayaan Klien, Terancam Bui dan Denda

Mantan Pengacara Menyalahgunakan Kepercayaan Klien, Terancam Bui dan Denda

Revisi UU Penyiaran Dikhawatirkan Timbulkan Multi Tafsir Hingga Halangi Kebebasan Pers

Revisi UU Penyiaran Dikhawatirkan Timbulkan Multi Tafsir Hingga Halangi Kebebasan Pers

Hamnah Hasanah: Advokat Perempuan Memaknai Kebebasan

Hamnah Hasanah: Advokat Perempuan Memaknai Kebebasan

KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka Korupsi

Tersangka diduga menerima suap dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD.

Dari Soal Polisi yang Berkata Kasar Saat Bertugas Sampai Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris

Soal pro bono hingga paspor diplomatik juga dibahas dalam Klinik Hukumonline terpopuler sepekan terakhir.

Tim Hukumonline

UU Jaminan Fidusia Perlu Direvisi Sesuai Zamannya

Karena UU Jaminan Fidusia terdapat kelemahan. Seperti pencatatan objek fidusia berdasarkan UU 42/1999 dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian terkait eksekusi.

Kinerja KPK Dievaluasi, Begini Catatan Masyarakat Sipil

Penetapan korporasi sebagai tersangka kasus korupsi diapresiasi.

THR bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan Dibayar Paling Cepat H-10

Sedangkan untuk gaji ke-13 PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan sebesar penghasilan Juni.

Pemerintah Siapkan Regulasi Super Tax Deduction untuk Industri

Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi mengenai kegiatan filantropi (kegiataan kemanusiaan).

Fitri Novia Heriani

Polemik Tim Asistensi, Hukum Administrasi Tidak Seharusnya Membatasi HAM

Keputusan yang bersifat beschikking tidak seharusnya mengatur hal tersebut.

Moch Dani Pratama Huzaini

Duopoli Pasar Industri Penerbangan Bisa Picu Kenaikan Harga Tiket Pesawat

KPPU tengah menyelidiki hal tersebut.

Fitri Novia Heriani

Tips agar Klaim Asuransi Pengangkutan Tidak Sulit Dicairkan

Mulai dari iktikad baik hingga jeli dalam memilih polis yang dibeli.

Hamalatul Qurani

Aturan Pemilu Serentak Diuji Ke MK

Tuntutan ini didasari dari fakta-fakta empiris karena ada 558 petugas Pemilu yang meninggal dunia, di antaranya 441 orang petugas KPPS, 92 orang petugas Panwaslu, 25 orang petugas Polisi dan ada 3.668 petugas KPPS yang sakit akibat sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang tidak manusiawi.

Aida Mardatillah

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com