Mekanisme Penyadapan ‘dalam Keadaan Mendesak’ Perlu Dirinci
Cegah Korupsi, Masyarakat Perlu Dilibatkan Awasi Dana Desa
Kasus First Travel, YLKI: Pidana Jangan Hilangkan Hak Perdata Konsumen
KPK: ‘Safe House’ Punya Dasar Hukum yang Kuat
Mendorong Penyedia Jasa Keuangan Mencegah Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
MK Thailand Berwenang Awasi Lembaga Pemerintah dan Tindakan Makar
Begini Prosedur Pencantuman Entitas dan Person dalam Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Ini Perpres Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal
Menaker Dorong Penyelesaian PHK di Perusahaan Media Secara Bipartit
Disebut Gulung Tikar Akibat PP 1/2017, Pelaku Usaha Smelter Lakukan Klarifikasi
7 Isu yang Diangkat dalam Road Map e-Commerce 2017-2019
Ideologi Negara Rusia dan Uzbekistan dalam Konstitusinya
Kisah Advokat dan Gangguan Anjing Peliharaan
4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan
AACC Jalin Kesepahaman dengan CCJA
Jemaah Umroh Terlantar, YLKI Desak Presiden Evaluasi Menteri Agama
WNA Sebagai Direksi BUMN: Sebuah Perspektif Hukum Oleh: Binoto Nadapdap*)
Komisaris Independen Punya Peran Tangkal ‘Intervensi’ Pemegang Saham Pengendali
Perusahaan Perlu Perluas Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas, Begini Alasannya
Kinerja DPR Seharusnya Diukur dari Persepsi Publik
Bahasa Hukum: “Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa”
Buka Simposium Internasional AACC, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Berkonstitusi
Presiden AACC yang Baru Bakal Perluas Keanggotaan
Terkait Kasus Acho, YLKI Minta Kriminalisasi Konsumen Dihentikan
Mantan Kapoksi Komisi II Ini Mengaku Tak Tahu Soal Bagi-Bagi Uang e-KTP
Malaysia Terpilih Jadi Presiden AACC