Utama

15 UU Masuk Daftar RUU PPSK, Apa Saja?

Sebagian besar UU di sektor keuangan sudah ketinggalan zaman. Sehingga diperlukan penyesuaian dan menciptakan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya serta kuat dan stabil.
Fitri Novia Heriani

Akademisi Beberkan Indikasi Motif Politik Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto

Keputusan pencopotan hakim konstitusi Aswanto dilakukan dalam rapat paripurna DPR 29 September 2022. Pada tanggal yang sama, DPR melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo soal RUU usul insiatif DPR yang akan merevisi lagi UU MK yang memasukkan klausul pasal tentang evaluasi hakim konstitusi.
Ady Thea DA

Abdul Kadir Jailani: Tidak Ada Ketentuan yang Melarang atau Mewajibkan Yurisdiksi Universal

Penerapan yurisdiksi universal merupakan pilihan kebijakan hukum suatu negara. Hasil pengujian UU Pengadilan HAM ini dipandang potensi berdampak pada arah politik hukum dan hubungan luar negeri Indonesia.
Ferinda K Fachri

Semua Pemikiran Hukum Asing Harusnya di-Indonesia-kan dengan Pancasila

Perguruan tinggi hukum punya peran strategis. Penyelarasan dengan Pancasila harus jadi titik tolak politik hukum Indonesia dalam menyerap dan meratifikasi hukum asing.
Normand Edwin Elnizar

Hindari Polemik, RUU PPSK Harus Sinkron dengan Rencana Bursa Berjangka Aset Kripto

Arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.
Fitri Novia Heriani

Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Korban dari kejahatan tipikor adalah masyarakat luas, sehingga sulit melakukan perdamaian antara pelaku korupsi dengan korban seluruh rakyat Indonesia.
Rofiq Hidayat

3 Hal yang Harus Dimiliki Calon Mahasiswa Hukum

Kepekaan, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Ferinda K Fachri

Akibat Hukum Jika Saksi Menjawab Lupa di Persidangan

Luputnya seorang saksi dalam bersaksi dan mengaku lupa di persidangan, maka yang harus dilakukan adalah mengkonfrontir dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Willa Wahyuni

3 Catatan Masyarakat Sipil Atas Pengajuan PK Kasus Karhutla

Upaya PK yang diajukan Presiden Jokowi dkk dinilai sebagai langkah mundur komitmen pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Rofiq Hidayat

Pentingnya Kolaborasi Entitas dalam Menangani Kasus Kejahatan Siber

Kerja sama dengan pihak luar merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan dalam menangani kasus kejahatan siber.
Ferinda K Fachri