Utama

Dunia Usaha Siap Implementasikan UU PDP

KADIN Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha di Indonesia memiliki kewajiban wajib untuk mensosialisasikan UU PDP kepada masyarakat serta para pelaku usaha yang berada di bawah naungan asosiasi KADIN Indonesia.
Mochamad Januar Rizki

Kritik Atas Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum dalam RKUHP

Seharusnya tidak bisa dipidana sepanjang perbuatan merupakan ungkapan ekspresi, kritik atau menyampaikan pendapat tuntutan masyarakat (kepentingan publik) yang tidak mengandung sifat melawan hukum. Diusulkan agar kata “penghinaan” dalam Pasal 347 ayat (1) dan 348 ayat (1) RKUHP diubah menjadi kata “fitnah”, tuduhan yang diketahui tidak benar.
Rofiq Hidayat

Dinilai Lakukan Pembohongan Publik, Komunitas Konsumen Gugat BPOM ke PTUN

KKI menilai beberapa tindakan yang dilakukan BPOM terkait kasus gagal ginjal akut anak dianggap sebagai pembohongan publik.
Fitri Novia Heriani

Lima Pasal Ini Dihapus dari Draf RKUHP

Seperti pasal yang mengatur penggelandangan, unggas yang melewati kebun, ternak yang memasuki perkebunan, dan penghapusan dua pasal tindak pidana lingkungan.
Rofiq Hidayat

Bawaslu RI Luncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Versi 3

Tujuannya antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas layanan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) secara daring.
Ady Thea DA

Bank Perlu Edukasi Nasabah Terkait Pelindungan Data Pribadi

Bank memiliki kewajiban menjaga rahasia nasabahnya, hal ini sejalan dengan sistem yang dimiliki oleh UU PDP yang mengatur data pribadi dari hulu ke hilir. Diperlukan mekanisme dua arah antara pihak bank dan nasabah dalam melindungi data pribadi.
Willa Wahyuni

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Klausul Arbitrase

Dalam penyusunan klausul arbitrase, setidaknya harus mencakup komitmen yang jelas dari para pihak untuk berarbitrase, hukum yang mengatur materi sengketa (pada praktiknya sering diatur di dalam pasal lain terkait hukum yang berlaku), memilih institusi arbitrase atau ad-hoc, kedudukan arbitrase, bahasa yang digunakan dan jumlah arbiter.
Fitri Novia Heriani

Bakal Ada Pasal Pidana Rekayasa Kasus dalam RKUHP

Pemerintah bakal merumuskan norma pasal rekayasa kasus dalam RKUHP yang lebih tepat untuk kemudian dilakukan pembahasan lanjutan. Pasal rekayasa kasus menjadi kontrol terhadap aparat penegak hukum.
Rofiq Hidayat

Beragam Tantangan Eksekusi Perkara Lingkungan Hidup

Ketua Pengadilan Negeri (PN) berperan penting dalam pelaksanaan eksekusi perdata. Belum ada regulasi yang khusus mengatur pelaksanaan eksekusi dalam perkara lingkungan hidup.
Ady Thea DA

Co-Founder Hukumonline: Inovasi Teknologi Masa Normal Baru Harus Dilanjutkan

Dampak baik pandemi adalah mempercepat pola kerja jarak jauh berbasis teknologi hampir di semua bidang. Jangan sampai berpikir mundur dengan memaksa kembali pada cara-cara sebelum pandemi.
Normand Edwin Elnizar