Utama

Minim memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menata wilayahnya sendiri karena harus mengacu pada ketentuan yang diterbitkan pemerintah pusat. Prinsipnya, penataan ruang seharusnya melibatkan masyarakat.

Jika situasi terus memburuk maka dikhawatirkan konflik akan bereskalasi menjadi civil war dan Myanmar beresiko menjadi negara gagal atau “failed state”.

Dewan Kehormatan Profesi Advokat, Kode Etik Advokat, dan reformulasi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Forum ini diharapkan bisa menonjolkan persamaan dan menjembatani adanya perbedaan demi kemajuan profesi advokat.

Baleg DPR mengakui praktik pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang berlaku belum terlaksana sesuai harapan karena memiliki kelemahan. Salah satunya, tak ada sanksi bagi pemerintah, misalnya, ketika pemerintah tidak menerbitkan aturan turunan yang diamanatkan UU.

Penegakan hukum terhadap demonstran dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Win menyatakan masyarakat diadili tanpa persidangan hingga tidak didampingi pengacara.

Karena konstitusi tak mengatur secara jelas soal peran serta masyarakat dalam proses pembentukan UU. Akibatnya, peraturan yang ada tidak bisa menjamin efektivitas hasil peran serta masyarakat dalam proses pembentukan UU yang berkualitas. MK semestinya melengkapi keterbatasan norma konstitusi yang ada dalam hal peran serta masyarakat dalam pembentukan UU.

Pengenaan royalti untuk penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial sudah berjalan sejak UU Hak Cipta terbit pertama kali tahun 1982. Pasal 3 ayat (2) PP No.56 Tahun 2021 mengatur 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dikenakan royalti.

Salah satunya adalah mengubah proses pendirian PT menjadi PT Perseorangan.

Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dianggap sebagai izin kerja TKA.

Masih ada 4 buron lain termasuk Harun Masiku.