Utama

Argumentasi hukum berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari.

Karena beberapa perbuatan pidana dalam UU ITE sudah diatur dalam KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Prof Topo menyarankan kajian soal ketidakakuratan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan menarik dibahas dalam buku Crime and Punishment in Indonesia. Apalagi soal tindak pidana dengan pemidanaan minimum (tipiring) di berbagai peraturan masih mengundang persoalan over kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia.

Mulai dari jumlah uang suap, gratifikasi, uang pengganti hingga pidana penjara dan denda.

Karena ada beberapa pasal yang multitafsir dan kontroversial yang penerapannya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Prasetijo menerima, sementara Napoleon ajukan banding.

Penegakan hukum terkait UU ITE harus menjadi instrumen terakhir sebagai ultimum remedium. Terpenting bagaimana mendidik masyarakat agar melek hukum, teknologi, dan etika.

Serangan siber terhadap perusahaan semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Praktisi hukum sebagai bagian dari perusahaan harus memahami dan terlibat dari proses pencegahan atau sebelum serangan hingga pasca-serangan.

Jumlah Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU dan dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. RUU Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU KUP yang diusulkan oleh Pemerintah.

Gugatan tersebut masuk klasiifikasi perbuatan melawan hukum. Buntut dari ketidakpuasan akibat pemecatan yang dilakukan oleh pengurus Partai Demokrat.