Utama

Regulasi ‘Publisher Rights’ Butuh Intervensi Negara

Kominfo menggandeng seluruh ekosistem media untuk menyusun regulasi hak pengelola media ini. Media massa penting mengusung nilai aktual, faktual dan akuntabel sebagai wujud peran media sebagai akselerator perubahan sekaligus pilar utama demokrasi.
Aida Mardatillah

Cerita di Balik Gejolak pada Munas Asosiasi Pengajar HTN HAN

​​​​​​​Dugaan berpotensi konflik kepentingan menjadi alasan sejumlah orang keluar dari organisasi APHTN-HAN. Ketua Umum APHTN-HAN terpilih memastikan tak akan terjadi konflik kepentingan.
Moch. Dani Pratama Huzaini

Catat! Kini Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga

Sebagai amanat UU Cipta yang mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.
Agus Sahbani

Program Vaksinasi, Kewajiban atau Sukarela?

Penerapan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tidak dapat langsung diterapkan. Perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai klausul-kalausul atau kondisi lebih lanjut terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi.
Mochammad Januar Rizki

6 Kritik KPA untuk Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik

KPA menegaskan hak masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah asli dan hak ini tidak boleh dihapus. Sertipikat tanah elektronik seharusnya sebagai pelengkap dan tujuannya memudahkan database pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Penerbitan Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2021 ini juga dinilai melanggar regulasi yang lebih tinggi.
Ady Thea DA

Polemik Dwi Kewarganegaraan Berulang di Kasus Bupati Terpilih Sabu Raijua

Bila benar Orient memiliki dwi kewarganegaraan, sesuai UU Kewarganegaran RI, status WNI yang bersangkutan sebagai syarat pencalonan dalam pilkada, gugur. Sebab, dalam UU Kewarganegaraan itu, Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan.
Agus Sahbani

RPP Turunan UU Cipta Kerja Berpotensi Kerdilkan Pelayaran Nasional

Keberpihak pada pelayaran nasional sangat penting. Pelayaran nasional punya andil historis dalam penyatuan wilayah Indonesia.
Muhammad Yasin

Begini Pengaturan Penggunaan Mata Uang Rupiah di Indonesia

Seluruh transaksi tunai dan non tunai yang dilakukan di seluruh Wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah, namun ada pengecualian terhadap transaksi-transaksi tertentu.
Fitri Novia Heriani

Mengenal Ragam Manfaat Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus

Terdapat berbagai insentif bagi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Mochammad Januar Rizki

Alasan Peraturan Harus Selaras dengan Pancasila dan Konstitusi

Karena Indonesia menggunakan tradisi civil law (eropa kontinental), maka peraturan yang ada terikat pada sumber hukum tertinggi yakni Pancasila dan konstitusi.
Ady Thea DA