Utama

Mengutip putusan MK, penghasutan adalah delik materiil, bukan delik formil.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkotika di pengadilan negeri.

Aliansi mengingatkan seharusnya setiap tindakan pembatasan hak semestinya tunduk dan mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Polri menegaskan Maklumat ini hanya untuk mencegah produksi konten, penyebarluasan informasi yang tak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan konstitusi. Khusus pekerja jurnalistik tak terikat dengan Maklumat tersebut.

Pemerintah menilai FPI tidak memiliki legal standing sebagai ormas. Namun, ada pandangan lain bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam SKB tersebut.

Mulai menerbitkan SEMA terkait kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 agar pelayanan publik tetap berjalan dan hasil pleno kamar 2020; menerbitkan lima Perma, penanganan perkara, hingga pengawasan dan penjatuhan sanksi aparatur peradilan.

Selama tahun 2020, MA mengeluarkan empat kebijakan terkait teknis penanganan perkara melalui 2 Perma, 1 SK KMA, dan 1 SEMA.

Terdapat berbagai profesi yang membutuhkan para lulusan sarjana hukum.

Terdapat lima kluster dalam penerapan sanksi di aturan turunan UU Cipta Kerja.

Dari permohonan PUU yang dikabulkan, ditolak, dan tidak diterima, ada beberapa putusan MK yang dianggap menarik perhatian publik.

Penegakan hukum cenderung emosional.