Utama

Jimly: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Mengikat Sesuai Prinsip Preasumption Iustea Causae

Jimly menyarankan hakim MK harus berpikir progresif saat mengadili pengujian UU Cipta Kerja ini. Kesalahan merujuk pasal dalam Pasal 6 dan Pasal 175 UU Cipta Kerja dinilai cukup fatal yang bisa lebih memperkuat alasan bagi publik mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke MK.
Aida Mardatillah

4 Poin Penting Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam UU Cipta Kerja

Fitri Novia Heriani

Sejumlah Substansi UU Cipta Kerja yang Dinilai Rugikan Buruh

Arah kebijakan pengupahan menuju upah murah, dihapusnya batas waktu hubungan kerja secara kontrak, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya TKA. KSPI dan KSPSI (pimpinan Andi Gani) sudah mendaftarkan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.
Ady Thea DA

Penetapan Tersangka Baru Korupsi PTDI dan Aliran Dana Rasuah Pesawat Militer

Ada tiga tersangka baru, satu orang dari pihak PT DI dan dua orang pihak swasta.
Aji Prasetyo

Akademisi Ini Sebut UU Cipta Kerja Tak Boleh Direvisi Setelah Ditandatangani Presiden

Karena tak ada peraturan yang membolehkan merevisi UU setelah ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Secara konstitusional, Presiden disarankan dapat membentuk Perppu untuk memperbaiki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja.
Rofiq Hidayat

Ketika Dua Jenderal Polisi Rebutan Uang Suap Joko Tjandra

Uang suap yang diperoleh Napoleon sebesar AS$270 ribu dan Sin$200 ribu sementara Prasetijo AS$150 ribu.
Aji Prasetyo

Guru Besar FH Unpad: MK Bisa Batalkan UU Cipta Kerja, Asalkan….

Bila MK benar-benar menemukan adanya kecacatan prosedur pembentukan yang buruk. Polemik UU Cipta Kerja ini sebenarnya publik bukan tak percaya terhadap MK, tapi ada persoalan minimnya akuntabilitas penyelenggara negara dalam pembentukan UU.
Rofiq Hidayat

Apindo Menyayangkan Keputusan Sejumlah Gubernur Naikan UMP 2021

Ada empat provinsi yang memutuskan UMP Tahun 2021 naik dengan besaran bervariasi. Khusus Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan asimetris, perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19 signifikan, UMP DKI Jakarta naik sebesar 3,27 persen, tapi perusahaan yang terdampak UMP tidak naik.
Ady Thea DA

Perkembangan Ekonomi Digital Perlu Perhatikan Perlindungan Konsumen

Perubahan pola perilaku perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik ini perlu didukung oleh perlindungan hak konsumen, sehingga konsumen selalu percaya kalau transaksi yang dilakukannya aman.
Mochammad Januar Rizki

Berubah Setelah Persetujuan Bersama, Nasib UU Cipta Kerja di Ujung Tanduk?

Presiden diminta menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja karena Pasal 72 UU No. 12/2011 hanya membolehkan perubahan teknis penulisan setelah persetujuan bersama. Jika tidak, MK seharusnya berani membatalkan UU Cipta Kerja ini karena dinilai melanggar prosedur pembentukan UU atau cacat formil.
Agus Sahbani