Utama

Fakta Baru Pencucian Uang Terdakwa Jiwasraya di Surat Tuntutan

Mulai dari Kapal Phinisi hingga bayar judi.
Aji Prasetyo

Menyoroti Perlindungan Konsumen Layanan Penginapan Online

Terdapat beberapa masalah jasa penginapan berbasis aplikasi yang sering diadukan ke BPKN.
Mochammad Januar Rizki

Ini Alasan World Bank Dukung UU Cipta Kerja

Implementasi dari UU Cipta Kerja secara konsisten sangat penting dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mochammad Januar Rizki

UU Cipta Kerja Dinilai Memperlebar Korupsi dan Menjauhkan Ekonomi Berkelanjutan

Dampak berlakunya UU Cipta Kerja investor berkualitas, yang mengutamakan pembangunan keberlanjutan termasuk menghargai sektor lingkungan hidup dan hak-hak ketenagakerjaan, enggan masuk ke Indonesia. Karena itu, tiga opsi konstitusional, executive review, legislative review, judicial review harus diupayakan semua.
Ady Thea DA

Demi Perlindungan dalam Tugas, Benarkah Jaksa akan Dilengkapi Senjata Api?

Asas dominus litis dipertegas dan diperkuat. Harmonisasi perundang-undangan penting dilakukan, termasuk konvensi internasional.
Muhammad Yasin

Bila Presiden Tak Terbitkan Perppu, PSHTN FHUI Serukan Uji Materi UU Cipta Kerja

PSHTN FHUI sebut proses legislasi UU Cipta Kerja ugal-ugalan yang diduga sudah luar biasa pelanggarannya. Menurut Jimly, kalau para anggota DPR bisa buktikan bahwa mereka belum dibagi naskah final RUU Cipta Kerja, sangat mungkin dinilai penetapan UU tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK.
Agus Sahbani

Undang-undang Sikat Saja

Kerendahan hati seorang Presiden saat ini, lebih-lebih di saat pandemi di mana kita semua sedang merana, sangat dibutuhkan.
RED

Pengujian UU Cipta Kerja Potensi Sulit Dikabulkan, Ini Tiga Indikator Menurut Pakar

Mulai ‘hadiah’ revisi UU MK, minta dukungan omnibus law, hingga komposisi 6 hakim konstitusi berasal dari DPR dan pemerintah. Tapi, jalan satu-satunya yang terbaik untuk menyelesaikan polemik UU Cipta Kerja hanya di MK.
Agus Sahbani

Kronologi Surat Palsu Djoko Tjandra Bersama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo

​​​​​​​Para penasihat hukum ajukan eksepsi.
Aji Prasetyo

Kelonggaran UU Kepailitan Ancam Bisnis Properti

RUU Kepailitan dan PKPU harus terus diakselerasi oleh pemerintah dan DPR.
Fitri Novia Heriani