Utama

Mulai dari senantiasa belajar dan meng-update diri seputar hukum perdata melalui berbagai seminar/pembinaan, memelihara networking yang luas, sampai dengan memahami ruang lingkup pekerjaan notaris.

Terutama untuk perkara dengan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (RE) karena Kejaksaan merasa keadilan substantif telah terwujud. Terdakwa FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding.

Pemerintah mengingatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama terselenggaranya negara hukum sebagaimana mandat konstitusi. Jaminan kekuasaan kehakiman mutlak diperlukan, tak terkecuali untuk MK sebagai penjaga konstitusi.

Dari 9 fraksi yang hadir dalam Raker Baleg-Pemerintah, sebanyak 7 fraksi menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Sementara 2 fraksi lainnya menyatakan menolak. Selanjutnya, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja akan dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Ada potensi mengubah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Seperti PP No.35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKWT-PHK), juga PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait keluarnya Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai pengganti POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pengawasan P2P Lending dilakukan dengan dua cara yaitu off-site dan on-site.

Majelis Hakim memandang Richard sebagai orang yang turut serta, namun bukan sebagai pelaku utama. Majelis Hakim juga telah menerima sejumlah amicus curiae terhadap perkara Richard yang masuk dalam pertimbangan putusan ini.

Ancaman sanksi pemidanaan yang keras dan tegas.

Perkara ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup.

Pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia mengacu pada Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Pidana Mati.