Utama

Kedudukan Notaris Pengganti dalam UU Jabatan Notaris

Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UU Jabatan Notaris adalah notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik.
Willa Wahyuni

LBH Pers Catat 5 Tantangan Pers ke Depan

Antara lain upaya membungkam kemerdekaan pers, hukum yang represif dan persoalan ketenagakerjaan, hingga ancaman terhadap pers di tahun politik.
Ady Thea DA

Presiden Tandatangani UU PPSK

UU PPSK ditandatangani Presiden menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.
Fitri Novia Heriani

Instruksi Jaksa Agung Soroti KUHP Baru Hingga Perppu Cipta Kerja

Instruksi Jaksa Agung RI No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjalankan rekomendasi dari Rakernas Kejaksaan 2023.
Ferinda K Fachri

Menyoal Penyidikan Tunggal oleh OJK dalam UU PPSK

Rawan terjadi praktik suap menyuap, pemerasan hingga gratifikasi.
M. Agus Yozami

Melihat Upaya PPATK Berantas Green Finance Crime

GFC terbukti telah merugikan dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, PPATK sejak berdiri dua dekade lalu memfokuskan program GFC ini ke depannya.
Willa Wahyuni

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum.
Ady Thea DA

Lukas Enembe Resmi Ditahan KPK, Rekening Senilai Rp76,2 Miliar Diblokir

Dalam jumpa pers, KPK turut menghadirkan Lukas Enembe yang telah menggunakan rompi tahanan. Selain itu, yang bersangkutan menggunakan kursi roda dikawal dengan petugas KPK.
M. Agus Yozami

Pertama di Dunia, "Robot Lawyer" Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan AS

Bekerja melalui smartphone Terdakwa pada aplikasi DoNotPay, robot lawyer akan mendengarkan argumentasi di persidangan secara real time. Dari situ, AI akan memberitahukan terdakwa apa yang perlu disampaikan melalui earphone.
Ferinda K Fachri

DPR Kedepankan Obyektivitas dalam Menilai Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Dimulai dengan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu hingga subtansi.
Rofiq Hidayat