Hukumonline.com

Utama
Berita : Panas Menjelang Kongres Advokat Indonesia “Sukseskan Kongres Advokat Indonesia”, begitu bunyi spanduk putih berukuran kurang lebih 3x2 meter yang terpampang di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan....
Berita : Audit Biaya Perkara Babak Baru Perseteruan BPK-MA: Lapor ke KPK? Pengelolaan biaya perkara dirasa masih belum transparan. Sejumlah kalangan menyarankan BPK melaporkan MA ke KPK. Mempertimbangkan hal itu, BPK masih berpikir seribu kali. Buntut panjang dari masalah lawas....
Cari Artikel
Kolom
	Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah : Oleh: Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. *) Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat banyak timbul permasalahan hak-hak atas...
	Supremasi Konstitusi dan Upaya Meminimalisir Gugatan Penggangguan (Vexatious Litigation) : Oleh: Hendra Setiawan Boen *) Harus dibedakan antara living law dan norma-norma kemasyarakatan. Harus ada dikotomi... (12 tanggapan)

WARTAWAN HUKUMONLINE TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA HADIAH, UANG ATAU PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PELIPUTAN ### PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan perselisihan partai politik yang diajukan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy terhadap Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB terkait pemecatan terhadap diri mereka ### Hakim ketua Suharto mempersilahkan kedua belah pihak untuk menempuh mekanisme mediasi yang akan difasilitasi oleh Haswandi selaku mediator ### MK dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian UU KUP dengan pertimbangan tidak adanya kerugian inkonstitusional ### Menyikapi Putusan MK dalam perkara pengujian UU KUP, Departemen Keuangan dalam siaran persnya menyatakan putusan tersebut menjawab ketidakpastian nilai pajak yang selama ini disuarakan wajib pajak ### Terkait hal yang sama, BPK memandang Putusan MK menunjukkan bahwa penegakan transparansi dan akuntabilitas fiskal masih jauh dari yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Terbaru
Berita : DPR dan Unicef Soroti Kekerasan terhadap Anak [16/5/08] Walaupun telah memiliki UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia belum punya data yang valid perihal kekerasan terhadap anak....
	[16/5/08] Berita : Prosedur Pengurusan Kewarganegaraan Anak Masih Dikeluhkan
	[16/5/08] Berita : Kenaikan Harga BBM Melalui Citizen Lawsuit, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah (3 tanggapan)
	[16/5/08] Berita : Buruh Outsourcing Gugat Bank Mandiri (1 tanggapan)
	[15/5/08] Berita : Putusan MK atas UU KUP: Mau Periksa Ditjen Pajak, BPK Tetap Harus Izin Menkeu
	[15/5/08] Berita : BK DPR Gagal Periksa Al Amin dan Saleh Djasit

	[5/5/08] Fokus : Mengkritisi Revisi UU Pemda dari Ilmu Perundang-undangan
	[8/5/08] Profil : Munir Fuady 'Si Mobil Lecet' yang Mengejar Posisi Hakim Agung (4 tanggapan)
	[5/12/07] Tajuk : Seleksi Pimpinan KPK Demokrasi di Ujung Tanduk (5 tanggapan)
	[5/5/08] *Resensi : Menakar Besar Kecilnya Fee* Advokat** (10 tanggapan)

Nama :
Password :

[Daftar Disini] [Lupa Password]

Aktual

Depkeu dan BPK Tanggapi Berbeda Putusan MK
Mahkamah Konstitusi siang tadi baru saja kelar membacakan putusan terkait permohonan judicial review terhadap UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak terlihat adanya kerugian konstitusional. Selang beberapa jam, dua kubu berseberangan, Departemen Keuangan (Depkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), langsung menyebarkan siaran pers terkait putusan tersebut. Depkeu menyatakan putusan ini tidak dilihat sebagai perkara menang atau kalah, tetapi lebih merupakan pelaksanaan demokrasi...


Isu Hangat

	Surat Kuasa
	Aset Negara
	Menuju Pemilu 2009
	Penangkapan Jaksa BLBI
	Perseroan Terbatas

Surat Pembaca

	[14/5/08] KAU Tolak Kenaikan Harga BBM dan Hapuskan Utang
	[13/5/08] Sikap Politik Patriot Bangsa Indonesia Kini “Combatting Global Warming”
	[4/4/08] Hak Jawab Kuasa Hukum Abdul Malik M. Aliun (9 tanggapan)

Kata Kunci

Hukumonline Legal Directory (HOLD) Online memuat koleksi data hukum elektronik terlengkap di Indonesia.
Terdapat lebih dari 13.000 peraturan perundang-undangan yang terbit sejak 1950-an sampai dengan rancangan peraturan yang terbaru.
Dapatkan keanggotaan anda dengan
daftar disini.


	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 DEWAN SUMBER DAYA AIR
	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW


	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 KETENAGAKERJAAN
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 PERSEROAN TERBATAS
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI