Tantangan
Semua mahfum, LBH Jakarta adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai nama besar. Lembaga yang didirikan advokat senior Adnan Buyung Nasution ini sering dijuluki sebagai lokomotif demokrasi. Tentu saja, beban dipundak Asfinawati bukan hanya kebesaran nama dari LBH Jakarta saja. Namun juga persoalan internal dan eksternal yang melilit lembaga ini.
Misalnya saja minimnya pengacara publik LBH Jakarta yang mengantongi surat izin beracara alias izin advokat. Saat ini, LBH Jakarta hanya memiliki dua pengacara publik yang memiliki izin beracara. yakni Inez Thioren Situmorang dan Taufik Basari.
Asfin mengakui persoalan itu, tersendiri. Namun demikian, Asfinawati mengingatkan konsep bantuan hukum struktural yang diusung LBH Jakarta yang memandang pengadilan bukan tempat mencari keadilan yang sejati.
Hal lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan jaringan atau alumni LBH Jakarta sekiranya harus beracara di pengadilan. Selanjutnya, Asfin juga menagih komitmen negara dalam hal ini Mahkamah Agung untuk memperhatikan soal bantuan hukum cuma-cuma.
Soal eksternal, Asfinawati mengkritik pemerintah yang selalu menggunakan pendekatan instrumen dalam menyikapi masalah. Misalnya saja soal hak ekonomi, sosial budaya (Ekosob). Pemerintah seharusnya tidak hanya meratifikasi Kovenan Ekosob, namun juga memperhatikan bagaimana mengaplikasikannya.
Mengenai pendanaan LBH Jakarta, Asfin mengakui selama ini LBH Jakarta mengandalkan bantuan dari donor asing. Namun, urai alumnus Fakultas Hukum Universitas Indoensia ini, belakangan LBH Jakarta sudah mulai mencari dana dari dalam, misalnya dengan membuat pelatihan-pelatihan.
Terpilihnya Asfinawati sebagai direktur LBH Jakarta ini mengulang kisah ketika Nursyahbani Katjasungkana (anggota DPR) menjadi direktur perempuan LBH Jakarta.
Akhirnya Asfinawati terpilih sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta periode 2006-2009. Dalam pemilihan yang memperebutkan 15 suara staf dan karyawan LBH Jakarta, Jumat (28/7), dara kelahiran Bitung ini beroleh 10 suara, meyisihkan Taufik Basari (1 suara) dan Erna Ratnaningsih (4 suara).
Dalam sambutannya usai pemilihan, Asfin, demikian ia biasa disapa, mengungkapkan pemilihan yang demokratis ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh LBH. Disaat kita menyuarakan egaliter, demokratis kepada negara, maka kita juga harus memberikan contoh, ungkapnya.
Salah satu contoh yang diberikan LBH Jakarta itu menurut Asfin adalah proses pemilihan internal LBH Jakarta yang terbuka untuk umum. Memang menurut pengamatan hukumonline sejak debat publik calon direktur sampai pemilihan, perhatian publik memang terasa besar untuk perhelatan ini.
Sementara itu, Erna Ratnaningsih, salah satu calon mengungkapkan pemilihan tersebut menunjukkan keberhasilan proses berdemokrasi di LBH Jakarta. Semuanya komitmen untuk mendukung siapapun yang terpilih, tukas Erna.
Kepada direktur yang baru, Erna berpesan agar meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukannya dan Direktur LBH sebelumnya, Uli Parulian Sihombing.