Namun dalam daftar yang diberikan kepada Komite Privatisasi, Sugiharto menyiapkan 18 BUMN, terdiri 11 BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah serta 7 BUMN dengan saham minoritas. Kami menambahkan on top dari yang sudah disampaikan ke DPR. Saya tegaskan bahwa mendorong BUMN untuk privatisasi tidak melulu untuk setoran dividen tapi juga untuk memacu percepatan tata kelola perusahaan yang baik dan untuk mempercepat pendanaan baik itu pinjaman atau modal bagi BUMN, paparnya.
Sugiharto menambahkan privatisasi bukan semata-mata untuk menutupi defisit APBN. Privatisasi harus memberikan nilai tambah bagi BUMN dan perekonomian secara keseluruhan. Menurut Sugiharto, apa jadinya kinerja Bursa Efek Jakarta (BEJ) tanpa adanya 12 BUMN yang sudah go public. Ke-12 BUMN yang sudah melantai di bursa adalah PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT PGN Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT BNI Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Timah Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk.
Kapitalisasi pasar dari 12 BUMN yang sudah go public tersebut per 28 Desember 2006 mencapai Rp 452,69 triliun atau 36,82 persen dari total kapitalisasi pasar BEJ. Itu luar biasa tinggi, malah saham yang merupakan blue chip di JSX adalah BUMN, ujarnya.
Dan, dari rencana itu yang paling siap diprivatisasi adalah PT BNI, Tbk dan PT Jasa Marga. Kedua BUMN ini akan diprivatisasi pada triwulan-I tahun 2007. Sugiharto mengatakan, dana yang akan didapat dari privatisasi di Jasa Marga akan digunakan untuk investasi di PT Jasa Marga. Jasa Marga kita dorong hanya untuk kepentingannya. Artinya untuk investasi membuat ruas-ruas baru (tol, red), ujarnya.
Sedangkan untuk BNI, dikatakan Sugiharto, dana dari hasil privatisasi sebagian dananya akan digunakan untuk pemerintah dan sebagian dana lagi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan di BNI. Namun, Kita dahulukan untuk memperkuat modal BNI dulu, tambah Sugiharto.
Rapor Merah
Menilai rencana Pemerintah tersebut, anggota Komisi VI Hasto Kristiono dari Fraksi PDI-P merasa pesimis. Target tahun lalu saja meleset, cetusnya melalui telepon genggam.
Pada tahun sebelumnya, pemerintah mendulang dana Rp2.108.852.700.000 dari divestasi PT Gas Negara (PGN). Kala itu (15/12) Pemerintah melepas 5,31 persen atau 185.802.000 lembar saham. Dengan harga Rp11.350 per lembar, Pemerintah memanen untung (premium) Rp50 per lembar saham atau 0,44 persen -dari harga penutupan tanggal 13 Desember Rp11.300.
Meski demikian, capaian sebesar itu masih dirasa kurang oleh Hasto. Harga segitu tidak mencerminkan kondisi fundamental PGN. Harga saham PGN seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Akibatnya, target Rp 3 triliun meleset dari amanat UU 14/2006 tentang APBN Perubahan 2006, ungkapnya.
Hasto menilai kinerja Sugiharto tahun lalu masih diselimuti tebar pesona daripada tebar kinerja. Buktinya, dari target penekanan jumlah BUMN yang merugi tinggal menjadi 8 buah, hingga kini masih terdapat 13 BUMN yang menderita kerugian.
Data di Kementerian BUMN menyebutkan bahwa saat ini terdapat 139 BUMN. Dari jumlah itu, terdapat 126 BUMN yang berhasil mengeruk laba sebesar Rp45,41 triliun. Tersisa 13 BUMN yang mengalami total kerugian Rp1,173 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi 2005, kinerja Sugiharto sebenarnya tak bisa dibilang jelek. Kala itu hanya terdapat 107 BUMN untung -sebesar Rp34,529 triliun. Dus, masih terdapat 32 BUMN buntung -sebesar Rp8,395 triliun.
Namun, menurut Hasto, kalaupun ada BUMN yang berhasil meraih laba, bukan karena kinerjanya yang bagus. Itu memang karena industrinya yang sedang bertumbuh. Pertumbuhan laba PT Telkom hampir sama dengan pertumbuhan bisnis telekomunikasi. Seperti halnya Pertamina di bidang migas. Bukan karena hasil inovasi manajemen BUMN, sorotnya.
Hasto juga mengobok-obok masalah pergantian direksi. Misalnya di PGN. Dari 5 kursi direksi yang tersedia, baru terisi 3 buah. Sedangkan di jajaran komisaris, dari 6 kursi yang tersedia, malah diisi 7 orang, ujarnya.
Hal seperti itu, bagi Hasto, merupakan contoh ketidakbecusan Sugiharto menata BUMN. Sama halnya yang terjadi di PT Bukit Asam (PTBA). BUMN yang berstatus terbuka saja amburadul, apalagi di BUMN yang masih kecil atau tertutup, sambungnya.
Puncak kekecewaan anggota dewan ini terwujud pada rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja). Rapat hari diskors dan selesai pada sore ini. Rapat dilanjutkan pada besok Rabu (14/2). Hampir semua fraksi memberikan catatan kritis kepada Menteri Sugiharto. Kami sepakat membentuk Panja, sambung Hasto.
Menurut Hasto, Panja ini akan mengevaluasi kinerja Meneg BUMN tahun lalu, Yang meliputi penerapan masterplan, restrukturisasi dan pergantian direksi, serta kinerja BUMN itu sendiri untuk menjadi market leader di industrinya masing-masing.
Meski demikian, Hasto sadar tak bisa menyalahkan Sugiharto seorang. Masalah BUMN adalah masalah yang penting mengingat perannya sebagai pilar perekonomian. Permasalahan tak hanya pada diri Sugiharto seorang. Banyak konflik kepentingan di dalamnya.
Sementara itu, Koordinator Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyouno menegaskan bahwa mereka akan memantau proses privatisasi ini. Yang kami pantau apakah proses tersebut berbau KKN atau tidak. Begitu ada penyimpangan, kami akan bergerak, ujarnya tanpa merinci aksi berikutnya. Kita tunggu tanggal mainnya, tambahnya.
Saat ini, aku Arief, FSP BUMN Bersatu tidak anti dengan masalah prvatisasi. Hal ini setelah melihat kasusnya Indosat. Ternyata, kata Arief -–dengan mengesampingkan dugaan adanya monopoli--setelah dilakukan privatisasi, kesejahteraan para karyawannya justru semakin baik dibanding karyawan BUMN lainnya. Keuntungan lainnya, tambah Arief sistem kerjanya lebih terbuka, dan profesional. Acuan utama kami soal kesejahteraan karyawan. Jika itu terpenuhi, ya apa boleh buat. Pilihan privatisasi ternyata yang paling baik, tandasnya.
Kementerian BUMN berencana melepas sejumlah kepemilikan sahamnya di 15 BUMN. Hal ini disampaikan Menteri Negara (Meneg) BUMN Sugiharto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI (12/2).
Sugiharto menjelaskan bahwa Program Tahunan Privatisasi (PTP) 2007 telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Boediono selaku Ketua Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota Komite Privatisasi pada 28 Desember 2006 silam.
PTP ini telah dibahas oleh Komite Privatisasi pada 8 dan 10 Januari lalu. Rapat tersebut akhirnya memutuskan ke-15 BUMN yang akan diprivatisasi dengan berbagai skim (lihat tabel). Sesuai kesepakatan dengan Panitia Anggaran (Panggar, red) DPR, target dari divestasi 2007 sebesar Rp 3,3 triliun, ujar Sugiharto kepada wartawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (12/2).
Nama BUMN | Metode Privatisasi | Kepemilikan Pemerintah | Saham Dilepas |
9 BUMN Kepemilikan Mayoritas | |||
PT Jasa Marga (Persero) | IPO/dilusi/divestasi | 100 persen | Maksimal 49 persen (bertahap) |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Secondary offering (dilusi dan divestasi) | 99,12 persen | -maks 20 persen divestasi -saham Pemerintah tak boleh kurang dari 51 persen -maks 20 persen saham baru |
PT Wijaya Karya (Persero) | IPO/dilusi (penerbitan saham baru) | 100 persen | Maks 35 persen |
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Strategic sales/divestasi/dilusi (penerbitan saham baru) | 100 persen | Maks 30 persen |
PT Garuda Indonesia | Strategic sales/dilusi (penerbitan saham baru) | 100 persen | Maks 49 persen |
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) | Strategic sales/dilusi (penerbitan saham baru) | 93,20 persen | Maks 40 persen |
PT Industri Soda Indonesia | Strategic sales/divestasi | 100 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Industri Gelas (Persero) | Strategic sales/divestasi | 63,82 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Cambrics Primissima (Persero) | Strategic sales/divestasi | 52,79 persen | Seluruh saham milik negara |
6 Perusahaan (Kepimilikan Minoritas) | |||
PT Atmindo | Strategic sales | 36,60 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Intirub | Strategic sales | 9,99 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri | Strategic sales | 5 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Jakarta International Hotel Development, Tbk | OTC (pasar modal) | 1,30 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Kertas Blabak | Strategic sales | 0,84 persen | Seluruh saham milik negara |
PT Kertas Basuki Rahmat | Strategic sales | 0,38 persen | Seluruh saham milik negara |
Sumber: Kementerian BUMN, diolah
Paling Siap
Dalam rencana PTP tersebut, pemerintah telah menambah jumlah perusahaan BUMN yang akan diprivatisasi tahun 2007. Sebelumnya Menneg BUMN Sugiharto menyodorkan daftar 14 BUMN yang akan dijual ke DPR.