Reformasi Birokrasi Menjadi Harapan Pencegahan Korupsi
Berita

Reformasi Birokrasi Menjadi Harapan Pencegahan Korupsi

Semasa menjabat sebagai Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki berkali-kali menegaskan pentingnya mengedepankan pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk menjalankan program itu.

Oleh:
Mys
Bacaan 2 Menit
Reformasi Birokrasi Menjadi Harapan Pencegahan Korupsi
Hukumonline

 

MTI mencatat bahwa arus reformasi birokrasi bukan hanya mengalir di pusat. Sejumlah daerah kini semakin menyadari pentingnya reformasi birokrasi. Bahkan beberapa daerah seperti Sragen, Jembrana, Gorontalo, Sidoarjo, Bontang melejit sebagai daerah yang menunjukkan reformasi birokrasi mendorong pelayanan publik yang lebih bagus.

 

Selain reformasi birokrasi di daerah dan pusat, MTI juga memberi catatan atas proses seleksi ‘pendekar' antikorupsi. Pada tahun 2007 ini ada proses seleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, anggota Komnas HAM, anggota Komisi Pemilihan Umum, dan yang terbanyak mencuri perhatian seleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Meskipun ada nada pesimis, Agung Hendarto berharap masih ada secercah harapan. KPK menerapkan keputusan kolektif. Sistem kolektif setidaknya bisa menjadi alat saling awas para pimpinan KPK. Meskipun publik kecewa, rasa optimis dari kelompok antikorupsi harus tetap dijaga, tandas Agung.

 

Seperti halnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, MTI juga menaruh banyak harapan pada hasil reformasi birokrasi tahun ini. Siapa tahu bisa menuai hasil pada 2008 mendatang, dan seterusnya.

 

Reformasi birokrasi tampaknya bakal menjadi harapan bagi para pengambil kebijakan dan penggiat anti korupsi. Tokoh Hukum 2007 pilihan majalah Tempo menonjolkan mereka yang giat mereformasi birokrasi dengan tujuan pemberantasan korupsi. Tahun ini, sejumlah lembaga menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi, antara lain Departemen Keuangan dan Mahkamah Agung.

 

Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, bukan saja dalam bentuk kenaikan gaji pegawai, tetapi juga rotasi besar-besaran. Para pegawai Ditjen Bea Cukai yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Priok digusur dan diganti dengan wajah baru. Anggaran untuk reformasi birokrasi di Depkeu mencapai Rp997,7 miliar. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

Langkah serupa ditempuh di Mahkamah Agung dengan anggaran sebesar Rp393 miliar dan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp74,12 miliar. Dana itu disetujui Komisi Keuangan dan Perbankan DPR pada September silam.

 

Reformasi birokasi dipandang penting sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi. Pendekatan represif yaitu menghukum para pelaku korupsi ternyata tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Dengan mengubah pendekatan represif ke arah preventif, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menaruh harapan besar dalam pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang. Dengan melihat implikasi dari reformasi birokrasi dapat dikatakan bahwa pemberantasan korupsi tahun ini cenderung bersifat sistemik dan preventif, papar Agung Hendarto, Direktur Eksekutif MTI.

 

Reformasi birokrasi di tingkat pusat, bagi MTI, telah berupaya memutus mata rantai korupsi. Tahun 2007, ada lima lembaga yang menjadi proyek percontohan. Selain Depkeu, MA dan BPK yang sudah disebut, dua lembaga lain adalah Kejaksaan Agung dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Halaman Selanjutnya:
Tags: