Tidak hanya itu, Oentarto juga memaparkan kalau Hengki berkali-kali menemuinya. Ia minta dibuatkan surat edaran (SE, red) untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran. Hengki berdalih itu merupakan perintah dari menteri, katanya. Lelah dengan desakan itu, Oentarto lantas menemui Hari untuk minta petunjuk. Iya. Ikutilah SE yang sudah berlaku sebelumnya, kata Oentarto menirukan perintah Hari kepada dirinya. Namun, Oentoro mengaku tidak segera membuat surat itu.
Hengki pun geram dan kembali mendatangi Oentarto. Saya akan menghadap menteri, begitulah jawab Oentarto. Tidak terima dengan respon Oentarto, Hengki pun pergi sambil membanting pintu ruang kerja Oentarto. Selepas itu, Oentarto menemui menteri di ruang kerjanya. Namun Hari tidak ada diruangan. Sekretaris pribadi Hari hanya menyampaikan agar surat itu dibuat sesuai dengan petunjuk menteri terdahulu.
Apalagi, menurut Oentarto, Hari pernah memerintahkan untuk membantu Hengki. Hari sendiri tidak menjelaskan jenis bantuan apa. Nanti yang bersangkutan menghadap sendiri, kata Oentarto mencontohkan omongan Hari.
Surat edaran itu pun diwujudkan dalam bentuk radiogram. Konsep radiogram itu pun dibuat oleh staf Oentarto. Dari draf radiogram itu, Oentarto mengaku melakukan beberapa perbaikan. Masih saya coret-coret, katanya. Oentarto menjelaskan, dia merinci soal pengadaan mobil damkar, antara lain kapasitas, tipe dan casis dari mobil damkar. Perubahan ini, lanjutnya, tidak mendasar pada peraturan tertentu. Saya tambahkan tipe mobilnya agar tidak ada monopoli, terangnya.
Jaksa Dwi Aries Sudarto balik bertanya. Jika anda tentukan tipenya sama artinya dengan monopoli, kata Aries. Oentarto berdalih bahwa radiogram itu tidak bersifat imperatif. Dalam radiogram itu hanya tertulis ‘seperti'. Tidak ada sanksinya bila tidak mengikuti, kilahnya.
Anehnya, dalam radiogram itu tertulis ‘amat segera'. Menurut Hari kata ‘amat segera' tidak lazim dalam sebuah radiogram. Sebab umumnya radiogram itu sifatnya instruktif, koordinatif dan edaran atau himbauan. Secara formal radiogram itu sah karena ditandatangani oleh Dirjen atas nama departemen, tapi tidak lazim, katanya.
Meski keterangan keduanya bertentangan, jaksa tidak mengkonfrontir keduanya. Pasalnya, keterangan mereka tidak didukung oleh barang bukti atau saksi lain. Keterangan itu berdiri sendiri-sendiri, terang Jaksa Aries. Sementara itu kesalahan Maula sendiri tidak terkait dengan pembuatan radiogram itu.
Menurut Aris, kehadiran Oentarto dan Hari diperlukan karena Maula menganggap pengadaan damkar di Makasar tahun 2003 sesuai dengan radiogram tersebut. Tapi sudah terbukti bahwa radiogram itu tidak mengikat, kata Aries.
Hadiah
Selain menerangkan tentang radiogram, Oentarto mengaku pernah menerima ‘hadiah' dari Hengki. Tapi tidak terkait dengan pengadaan damkar, dalihnya. Menurutnya pemberian uang sebesar Rp50 juta itu diberikan sebagai sumbangan sosial. Hengki menyerahkannya dalam bentuk 2 travel cek masing-masing sebesar Rp25 juta. Sebab dirjen kerap diminta sumbangan kalau ada acara-acara, misalnya 17 Agustus, terang Oentarto.
Hadiah itu tidak dinikmati sendiri oleh Ontarto. Sudah saya salurkan untuk kepada yang membutuhkan, kata Oentarto. Ia memilih untuk menyerahkan Rp25 juta kepada Syarifudin, mantan staf, untuk operasi jantung. Sisanya diserahkan kepada suami seorang dokter di Depdagri yang juga operasi jantung.
Sementara Hari mengaku tidak pernah menerima hadiah dari Hengki. Padahal menurut penasihat hukum Maula, Taufan Pawe, merujuk berita acara penggeledahan rumah Hengki Daud, ditemukan bukti transfer dari Maria Kurniawati untuk pembayaran rumah Hari sebesar Rp369 juta. Ada bukti transfer untuk pembayaran rumah Mendagri di Kota Wisata, kata Pawe.
Selain rumah, Pawe juga menyebutkan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa istri Hengki, Cenny, pernah mentransfer uang untuk pembelian mebel. Namun, dalam bukti itu hanya disebut HS.
Menanggapi hal itu, Hari mengaku tidak mengetahui hal itu. Saya tidak pernah melibatkan Daud untuk urusan rumah, katanya. Hanya ia membenarkan bahwa ia kini tinggal di Kota Wisata. Itu alamat saya, terangnya.
Tak mau terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebaran (damkar), mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno dan mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Depdagri Oentarto Sindung Mawardi saling tuding di Pengadilan Tipikor, Senin (7/1). Keduanya juga cuci tangan soal penerbitan radiogram tentang pengadaan damkar tersebut.
Seperti diketahui, radiogram yang terbit pada 13 Desember 2002 itu telah menyeret beberapa pejabat daerah ke dalam genggaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baso Amirudin Maula, mantan Walikota Makasar, salah satunya. Ia kini menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor karena diduga telah merugikan negara sebesar Rp4,310 miliar.
Hari Sabarno, saat bersaksi pada persidangan Maula menyatakan, tidak mengetahui asal muasal terbitnya radiogram itu. Tidak pernah dilaporkan pada saya baik lisan maupun laporan resmi, katanya saat menjawab pertanyaan Jaksa Sardjono Turin. Bahkan, menurut Mendagri di era pemerintahan Presiden Megawati, radiogram itu tidak lazim. Substansinya terlalu teknis dan detil, terangnya.
Diperiksa terpisah, Oentarto membantah pengakuan Hari. Menurutnya radiogram itu lahir atas perintah lisan dari Hari saat menjabat sebagai Mendagri. Perintah itu muncul setelah ada desakan dari Hengki Samuel Daud, Direktur PT Istana Sarana Raya. Oentarto menyebut Hengki sebagai staf khusus Mendagri. Baru belakangan saya tahu kalau dia adalah rekanan pengadaan damkar, akunya.
Oentarto juga menegaskan bahwa Hari pernah memperkenalkan Hengki kepadanya. Di depan kantor, tandasnya. Sebaliknya, Hari membantah jika dirinya pernah memperkenalkan Hengki kepada jajarannya. Hanya saja, Hari mengaku kenal dengan Hengki.