Klinik

Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member Hukumonline.com.


Cari pertanyaan: 

Buruh & Tenaga Kerja Pelanggaran Hak Normatif

Dengan hormat, saya adalah seorang buruh di sebuah perusahaan cetak di Kota Surabaya. Seluruh hak normatif tidak diberikan oleh perusahaan saya. Apakah dalam penyelesaiannya saya menggunakan pelaporan ke Dinas Pengawasan Disnaker atau Dinas Penyelesaian Hubungan Industrial Disnaker ataukah saya bisa menggunakan 2 prosedur hukum tersebut? Terima kasih.

Penanya: p411771n
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Buruh & Tenaga Kerja Lembur Dianggap Kadaluwarsa

Di perusahaan saya, approval secara tertulis untuk lembur baru diberikan oleh atasan setelah lembur, bukan sebelum lembur. Lalu approval ini yang akan kami claim untuk dibayar oleh bagian finance. Yang jadi masalah, finance hanya membayar lemburan maksimal untuk 3 bulan terakhir. Jadi jika pada bulan Agustus saya claim lembur untuk bulan April-Mei-Juni-Juli, maka lembur saya pada 4 bulan yang lalu (bulan April) tidak akan dibayar meski pun atasan saya sudah tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut melanggar hukum? karena saya tidak menemukan hal tersebut di Kepmen No. 102 Th. 2004. Terima kasih. Yudo, Jakarta.

Penanya: yudosasono
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Hukum Perdata Surat Kuasa Fidusia di Bawah Tangan

Bagaimana kedudukan Surat Kuasa Fidusia di bawah tangan yang biasa digunakan oleh Bank Umum/BPR untuk mengikat jaminan kendaraan bermotor, apakah bisa ditingkatkan menjadi Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan menjadi Sertifikat Jaminan Fidusia? Mohon penjelasannya.

Penanya: rumadi.anto
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Hukum Perdata Surat Kuasa Memasang Fidusia

Apakah Pembuatan Akta Fidusia bisa dibuat berdasarkan Surat Kuasa Memasang Fidusia seperti halnya dalam Hak Tanggungan di kenal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)? Mohon penjelasan.

Penanya: hukum.positif
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Hukum Perdata Kepailitan

Proses pencocokan piutang dalam kepailitan bagaimana cara-caranya? Bagaimana kedudukan kreditor dalam kepailitan?

Penanya: tiwukfit
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Hukum Perdata Hutang yang tidak dibayar

Yth,Hukum Online. Pada bulan Februari saya menerima order mencetak kop surat sebanyak 20 rim dari majalah "Kr". Sebelum dilakukan pencetakan, contoh hasil cetak beserta kertasnya sudah diserahkan untuk disetujui dan telah di-acc. Untuk order tersebut kemudian kami dibayar. Kemudian, majalah tersebut memesan nota-nota kembali. Lalu pada saat jatuh tempo mereka tidak mau bayar berdalih kop surat yang kemarin tidak sesuai. Padahal dari pertama mereka tidak meminta merek kertas tertentu, tetapi kenapa setelah dicetak apalagi sudah dibayar mereka mempermasalahkannya? Oleh sebab itu kuatkah posisi saya untuk menuntut mereka? Terima kasih.

Penanya: ollyviam
Jawaban oleh: Abdul Rakhman Feraz, S.H.
Sumber: DPC Peradi Jakarta Selatan

Buruh & Tenaga Kerja Upah lembur Satpam

Adakah peraturan yang mengatur secara tegas tentang Satuan Pengamanan (Satpam) yang meliputi jadwal kerja, jam kerja dan penghitungan upah lembur?

Penanya: vathria
Jawaban oleh: Umar Kasim
Sumber: LWS Law Office

Hukum Perusahaan Pengertian Mutatis Mutandis

Saya mau tanya: 1. Apakah pengertian mutatis mutandis? 2. Apa maksud mutatis mutandis dalam Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? 3. Apakah yang dimaksud dengan mutatis mutandis dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001?

Penanya: isnaeni
Jawaban oleh: Shanti Rachmadsyah
Sumber: Bung Pokrol

Buruh & Tenaga Kerja putusan phi yang telah berkekuatan hukum tetap

Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan PHI yang inkracht, selain permohonan eksekusi? Ini untuk mengantisipasi pengusaha yang tetap tidak mau melaksanakan putusan PHI perihal pembayaran pesangon. Mohon penjelasan.

Penanya: jamotsamosir
Jawaban oleh: Bung Pokrol
Sumber: Hukumonline

Hukum Perdata jaminan hutang dan penagihan hutang

Saya mempunyai piutang terhadap seseorang yang sudah melarikan diri. Yang bersangkutan berhutang kepada saya. Saya mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan hutang tersebut. Upaya yang saya dapat lakukan terhadap orang tersebut sementara orang itu meninggalkan barang-baranya. Dapatkah barang-barang digunakan sebagai jaminan hutang tersebut? bagaimana prosedurnya bang... mohon penjelasan.

Penanya: Alex
Jawaban oleh: Bung Pokrol
Sumber: Hukumonline

Hukum Perdata Agunan Yang Dialihkan

Bagaimana kekuatan eksekutorial dari suatu agunan yang statusnya telah dialihkan (AYDA) akibat debitur wanprestasi , sementara hak tanggungan yang terpasang dari perjanjian kredit sebelumnya belum dilepaskan (roya). Serta apa yang menjadi dasar hukumnya. Terima kasih.

Penanya: ayuwardani
Jawaban oleh: Bung Pokrol
Sumber: Hukumonline
Disclaimer

Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik hukumonline.com adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Pada dasarnya Klinik hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien - penasehat hukum tidak terjadi. Untuk suatu nasehat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasehat hukum yang berpotensi.

Mitra Klinik

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI.

Situs resmi: www.pbhperadi.org

LWS Law Office

Wadah komunitas hukum lintas nusa. Memberikan layanan dan jasa hukum, konsultasi hukum, advis hukum, audit hukum dan bantuan hukum lainnya untuk segala lapisan.

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.

Advokat

Kumpulan para Konsultan hukum yang menjadi kontributor klinik hukumonline

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

IP Center

Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pusat HKI FHUI) didirikan pada tahun 2000, dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia, melalui pendidikan hukum, kajian-kajian akademik, dan layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

TURC

Trade Union Rights Centre (TURC) adalah sebuah organisasi pelayanan buruh yang memfokuskan diri pada pemberdayaan hukum, politik dan ekonomi buruh dan Serikat Buruh Indonesia. TURC bertujuan mendukung gerakan Serikat Buruh Indonesia yang independen.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net