hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 24 September 2001
Pertanyaan:
Konpensasi hutang perseroan terhadap pemegang saham
Apakah materi dari Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1999 pasal 2 (1) bertentangan dengan pasal 28 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas? Terimakasih.
Boyke
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png

Tidak ada yang bertentangan dengan materi pengaturan antara Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dengan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham (PP 15/1999). PP 15/1999 merupakan pelaksanaan Pasal 28 Ayat 2 UU Perseroan Terbatas (lihat Penjelasan Umum PP 15/1999). Kami mencoba menjawab pertanyaan anda dari sudut pandangan tindakan pemegang saham berbeda dengan tindakan RUPS.

 

Tujuan pengaturan oleh kedua peraturan di atas pada hakekatnya adalah terutama tata cara konversi piutang kreditor menjadi modal saham dalam perseroan di mana kreditor tersebut berkedudukan pula sebagai pemegang saham perseroan.

 

Hal ini konsisten dengan pengaturan dalam Pasal 3 UU Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham tidak boleh melakukan tindakan di luar kewenangan yang sewajarnya atas kedudukan dia sebagai pemegang saham. Batasan kewenangan yang dimaksud adalah dia tidak boleh menjadikan kepentingan perseroan menjadi kepentingan pribadi. Konversi piutang secara langsung oleh pemegang saham kepada perseroan sebagai penyetoran modal saham merupakan salah satu cara atau bentuk yang potensial dimana pemegang saham dapat dianggap melakukan tindakan di luar batasan kewenangan tersebut (baca: di luar kepentingan perseroan; lihat Pasal 28 Ayat 1 UU Perseroan terbatas). Hal di atas didasarkan pada kenyataan bahwa pemegang saham dapat berkedudukan pula sebagai kreditor perseroan. Hal tersebut tidak dapat dihindari atau dikesampingkan.

 

Hukum positif (dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan PP 15/1999) berperan memberikan pagar-pagar agar pemegang saham tidak melakukan tindakan di luar kepentingan perseroan. Untuk melakukan konversi piutang/tagihan pemegang saham kepada perseroan, perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS (fungsi korporasi) dan mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian (fungsi publisitas).  

Dengan disyaratkan adanya persetujuan RUPS, maka hal ini sejalan juga dengan hakekat kekuasaan tertinggi dalam perseroan yaitu bukanlah pada pemegang saham namun pada RUPS (Pasal 1 Ayat 7 UU Perseroan Terbatas). Sedangkan, persyaratan pengumuman tersebut merupakan tanggung jawab atau akuntabilitas tindakan perseroan berdasarkan keputusan RUPS terhadap pihak ketiga sehubungan dengan transaksi tersebut.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

4925 hits
Di: Hukum Perusahaan
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/