1.      Berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan “Polis”. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya “Hukum Asuransi Indonesia” (hal. 58), berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

KLINIK TERKAIT

Insurable Interest dalam Asuransi Jiwa

21 Apr 2011

Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa

18 Feb 2011

Klaim Asuransi

06 Des 2010

Dasar Hukum Klaim Asuransi Kesehatan

25 Okt 2010

2.      Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) jo. Pasal 1866 KUHPerdata adalah:

M. Yahya Harahap SH menyatakan dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 559) bahwa dalam acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding dengan yang lain. Bukti tertulis/tulisan ini (dalam hal ini polis asuransi) merupakan suatu bentuk akta di bawah tangan, bukan akta otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (lihat Pasal 1868 KUHPerdata).

Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Yahya Harahap menyebutkan bahwa untuk Akta di Bawah Tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya yaitu:

i.        Daya Kekuatan Pembuktian Formil;

a.      Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta;

b.      Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.

ii.       Daya Pembuktian Materiil.

a.      Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar;

b.      Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

1.         Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.         Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / Wetboek van Koophandel voor Indonesie (S. 1847-23) 

3.         Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44);

4.         Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008.