Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

kartu kredit dari segi hukum RI

Share
copy-paste Share Icon
Bisnis

kartu kredit dari segi hukum RI

kartu kredit dari segi hukum RI
Si PokrolSi Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
kartu kredit dari segi hukum RI

PERTANYAAN

Sebenarnya bagaimana hukum RI mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sangup membayar hutang & bunganya, lalu apa tindakan dari pihak Bank yg dibenarkan oleh hukum ? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita menyita ataupun dijelaskan sanksi-sanksi pidananya.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Perlu diketahui bahwa penjelasan mengenai terdapatnya sita menyita atau sanksi hukum pidana memang secara eksplisit tidak dicantumkan dalam aplikasi kartu kredit. Namun demikian, dalam aplikasi kartu kredit tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemegang (pemohon) kartu kredit yang pada pokoknya menyatakan mengenai pernyataan atau persetujuan pemegang (pemohon) kartu kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi setiap dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau di kemudian hari berlaku beserta setiap perubahan-perubahannya menurut kebijaksanaan dari Bank termasuk juga bertanggung jawab atas sepenuhnya atas semua tagihan.

     

    Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dan dengan menandatangani aplikasi kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang (pemohon) kartu kredit tersebut juga terikat dengan seluruh hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam pernyataan atau persetujuan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada apabila didalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tercantum mengenai adanya ketentuan sita dan/atau sanksi pidana.

    Tags


    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

    23 Jun 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!