Terima kasih atas tanggapan SNS! cukup menarik...saya coba jawab sebagai berikut:

Pertama, wacana ini akan menjadi debat kusir ketika anda tidak lebih dulu memahami pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji masalah ini. Anda menggunakan pendekatan legal-formal ('.. kita harus tunduk pada TAP III/2000'), sementara saya sedari awal bermasalah dengan hal itu ('Permasalahan muncul ketika TAP MPR No. III/MPR/2000 meniadakan Kepmen dalam tata urutan perat. per-uu-an').

Kedua, tidak pernah sekalipun saya mengatakan bahwa yang yang dapat membatalkan Perda adalah Pemerintah Pusat cq. Depdagri. Tolong dipahami secara jernih pendapat saya yang lalu: 'Apabila dinilai bermasalah, misalnya bertentangan dengan perat. per-uu-an di atasnya, maka DOD (hanya bisa) menganjurkan agar Pemda/DPRD yang bersangkutan merubah/mencabutnya.

Ketiga, mohon maaf apabila saya tuduh anda sangat teoritis dan legalistis! Anda selalu menggunakan norma hukum dan perat-per-uu-an sebagai dasar pijakan pendapat anda dan – ini yang harus anda waspadai--beranggapan itu sebagai kebenaran serta begitu mudah implementasinya! Untuk saat ini saya tidak ingin panjang-lebar berdebat mengenai kewenangan MA untuk menguji peraturan per-uu-an di bawah UU secara materiil. Tapi semua sepakat, bahwa lembaga yang membentuk merupakan lembaga yang paling berwenang untuk mengubah atau mencabut!

Keempat, kenyataan bahwa banyaknya PP dan Kepmen yang cacat hukum, rasanya bukan alasan logis bagi ketidak-setujuan anda mengenai pembatalan Perda oleh Kepmen. Itu dua hal yang berbeda, bung!

Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi!