Dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui situs internet (website) memang mungkin terjadi di antara para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda. Contohnya, bila seorang WNI melakukan jual beli dengan pembeli berkewarganegaraan Amerika. WNI tersebut tunduk pada hukum Indonesia, sedangkan pembelinya tunduk pada hukum Amerika.
Perbedaan hukum tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila nanti ada sengketa mengenai transaksi elektronik tersebut, yaitu dalam menentukan hukum apa yang dipakai sebagai acuan dalam transaksi itu. Apakah hukum Indonesia atau hukum Amerika? Oleh karena itulah diperlukan suatu pilihan hukum (choice of law), untuk mempermudah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik tersebut.
Choice of law ini merupakan bagian dari kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak, termasuk pilihan hukumnya. Asas kebebasan berkontrak ini di Indonesia dianut dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”
Hal di atas juga diperkuat dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”
“Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”
Jadi, berdasarkan hal-hal di atas pemilik situs internet bebas atau diperbolehkan untuk mencantumkan persyaratan dan ketentuan (terms and conditions) tertentu, termasuk pemilihan hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang diselenggarakan oleh situs yang bersangkutan.
Syarat dan ketentuan dalam situs internet pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau klausula baku di mana konsumen tinggal mengklik tombol(-tombol) tertentu sebagai tanda persetujuan atas apa yang disyaratkan si penjual dalam situs bersangkutan. Klausula baku seperti ini ditujukan untuk mempermudah terjadinya transaksi, karena akan menyulitkan apabila si penjual harus membuat dan menegosiasikan kontrak baru untuk setiap transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya calon pembeli membaca dengan seksama isi terms and conditions sebelum mengklik tombol yang menyatakan persetujuannya.
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
