Jumat, 23 Maret 2018
Pertanyaan :
Syarat dan Prosedur Menjadi Kurator
Persyaratan dan prosedur apa yang harus dipenuhi untuk menjadi Kurator, khususnya untuk seseorang yang sudah memiliki ijin Advokat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI?  
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 14 Mei 2010.

 

Intisari:

 

 

Kurator orang perseorangan, yakni:

  1. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
  2. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator. Khusus untuk advokat, selain melampirkan syarat-syarat tersebut juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Yang dimaksud dengan Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) adalah:

 

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

 

Soal kurator yang Anda tanyakan, kami asumsikan adalah kurator orang perseorangan, yakni:[1]

  1. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
  2. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Berikut persyaratan dan prosedur untuk menjadi Kurator:

  1. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 18/2013”), untuk terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

 

Orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:[2]

    1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
    3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Advokat, akuntan publik, sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
    6. Telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama;
    7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
    9. Membayar biaya penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

Bagi sarjana hukum atau sarjana ekonomi harus telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun.[3]

 

  1. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 Permenhukham 18/2013 ia dapat mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan melampirkan kelengkapan syarat sebagai berikut:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib pajak;
    3. Fotokopi sertifikat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
    4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi kurator dan pengurus;
    5. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
    6. Surat pernyataan bersedia memisahkan harta pribadi dengan harta debitor;
    7. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
    8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
    9. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
    11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
    12. Pasfoto;
    13. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pendaftaran Kurator dan Pengurus; dan
    14. Alamat surat menyurat pemohon.

 

Sehubungan dengan pertanyaan Anda soal advokat yang telah mengantongi izin dan ingin menjadi kurator, selain melampirkan syarat-syarat di atas, bagi advokat atau akuntan publik, juga harus melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik.[4]

 

Selain melampirkan syarat-syarat di atas, pemohon yang berasal dari sarjana hukum atau sarjana ekonomi, juga harus melampirkan fotokopi ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.[5]

 

Perlu diketahui, pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain:[6]

        1. advokat;
        2. akuntan;
        3. mediator;
        4. konsultan hak kekayaan intelektual;
        5. konsultan hukum pasar modal; dan
        6. arbiter.

 

  1. Pemohon yang telah memenuhi syarat diberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari. Surat Bukti Pendaftaran tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.[7]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

 

 

 

[1] Pasal 70 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) UU KPKPU dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 18/2013”)

[2] Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 18/2013

[3] Pasal 3 ayat (3) Permenkumham 18/2013

[4] Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 18/2013

[5] Pasal 4 ayat (3) Permenkumham 18/2013

[6] Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 18/2013

[7] Pasal 7 Permenkumham 18/2013

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).