hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 02 Desember 2011
Pertanyaan:
Hukum Bagi Menantu yang Tinggal di Rumah Mertua
Bung pokrol, saya mohon bantuan, untuk sahabat saya yang sedang bingung. Sahabat saya sudah 15 tahun berkeluarga, tinggal bersama mertua di Pondok Mertua Indah. Setelah selama 15 tahun menghuni rumah mertua, tentu rumah telah direnovasi dan diperindah sesuai kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi sahabat saya yang adalah seorang dosen teknik di sebuah perguruan tinggi swasta. Sekarang keluarga istrinya menghendaki sahabat saya bersama keluarganya untuk keluar dari rumah tersebut. Mereka semua dari keluarga Batak. Istri sahabat saya itu sampai hampir tiap hari bertengkar dengan ibunya. Sahabat saya ingin tahu, bagaimana dengan biaya membangun rumah yang sudah dia keluarkan selama ini dengan biaya maintenance selama 15 tahun rumah mertuanya. Adakah bekal untuk dia mendapatkan rumah pengganti? Upaya kekeluargaan serasa sudah gagal ditempuh. Terima kasih bung pokrol atas kesempatan yang diberikan pada saya.  
tundjung
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4d37c414e08df/lt4fa7a38cd5387.jpg

Menurut hukum Indonesia, suami istri diharuskan untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama (lihat Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, berlaku Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri di mana tempat kediaman ini adalah tempat tinggal yang layak untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Diwajibkan pula bagi suami untuk melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (lihat Pasal 81 KHI).

 

Idealnya, pasangan suami istri setelah menikah meninggalkan rumah orang tua untuk membangun rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak alasan maupun kendala yang kemudian mengharuskan pasangan tersebut untuk tetap tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua (yang Anda sebut sebagai “Pondok Mertua Indah”). Seperti halnya yang dialami oleh sahabat Anda yang kebetulan menumpang di rumah mertuanya (orang tua istri).

 

Sebenarnya, selain hukum negara, di Indonesia masih berlaku juga hukum adat, termasuk adat Batak. Pada dasarnya, perkawinan menurut hukum adat Batak adalah “harga mempelai perempuan”. Perempuan dilepaskan dari kelompoknya, tidak sekedar dari lingkungan tempat dia dilahirkan, dengan pembayaran sejumlah uang yang disetujui bersama, atau dengan penyerahan benda berharga. Dengan cara ini perempuan dikeluarkan dari kekuasaan kerabat lelakinya yang terdekat (misal: ayahnya). Sehingga perempuan yang dinikahi akan keluar dari rumah orang tuanya untuk tinggal di rumah suaminya. Namun, memang tidak menutup kemungkinan, pihak suami yang pada akhirnya setelah menikah menumpang di rumah mertua yakni orang tua istri.

 

Menurut hukum adat Batak menumpang pada mertua ini disebut Marsonduk Hela. J.C. Vergouwen dalam bukunya “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba” (hal. 283) menjelaskan bahwa dalam bentuk perkawinan yang menumpang pada mertua ini, seorang menantu tinggal di rumah mertuanya dan menantu ini disonduk (diberi makan). Bentuk perkawinan seperti ini boleh dikatakan jarang terjadi. Apa yang menjadi penyebab terkadang adalah bapak si pemuda itu miskin dan tidak memiliki cukup syarat untuk melaksanakan pembayaran perkawinan yang lazim.

 

Selain itu Vergouwen juga menyebutkan bahwa ada kalanya menantu seperti itu (menumpang pada mertua) hanya dikehendaki jika keluarga memerlukan tenaga bantuan, misalnya karena banyak anak kecil yang masih terlalu muda untuk bisa menyumbang dalam pekerjaan. Namun, lebih jauh Vergouwen mengatakan, motif dari hubungan menumpang seperti ini tidak selalu karena salah satu pihak tergolong orang tidak punya, juga bukan karena tidak memerlukan tenaga orang lain, tetapi mungkin karena kasih sayang seorang ayah yang terlalu dalam kepada puteri satu-satunya dan tidak ingin berpisah darinya; dalam kasus seperti ini si pemuda pada umumnya berharap akan mendapatkan harta bawaan yang lumayan. Oleh karena itu, keadaan hidup menumpang tidak akan berjalan lama karena ia akan selalu diremehkan orang.

 

Terkait dengan sahabat Anda bersama keluarganya yang dikehendaki oleh mertuanya untuk keluar dari rumah mertua namun sahabat Anda berkeinginan untuk memperoleh kembali biaya pembangunan maupun biaya renovasi rumah mertua yang telah dikeluarkannya, menurut hemat kami, upaya yang dapat dilakukan memang melalui upaya-upaya kekeluargaan.

 

Apabila pihak suami (menantu) ingin mendapatkan sesuatu sebagai bentuk modal atau bekal untuk mendapatkan rumah pengganti, hendaknya hal tersebut kembali dikomunikasikan secara baik-baik. Mengingat, sahabat Anda juga telah menumpang selama 15 (lima belas) tahun di rumah mertua dan mungkin sudah saatnya untuk sahabat Anda dan keluarganya untuk hidup mandiri terlepas dari mertua. Dari ranah hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan mertua untuk mengembalikan biaya pembangunan rumah tersebut.

 

Di sisi lain, jika memang keadaan memungkinkan, sahabat Anda dapat meminjam modal dari orang tuanya sendiri atau mertuanya dengan mekanisme pengembalian yang lunak sebelum sahabat Anda benar-benar mandiri. Walaupun memang, perlu digarisbawahi bahwa pinjaman ini akan memiliki akibat hukum di kemudian hari jika tidak dilunasi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

99753 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.