hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Kamis, 01 Maret 2012
Pertanyaan:
Mungkinkah Transfer Pendaftaran HKI Antar-Negara?
Apabila seorang warga negara Indonesia yang belajar di AS pernah mendaftarkan merek, paten atau hak cipta di AS, sekembalinya ke Indonesia, bagaimana perlindungan merek, paten atau hak cipta yang telah didaftarkan di AS? Apakah dapat ditransfer pendaftarannya ke Indonesia? Bagaimana apabila industri Indonesia ingin mempergunakan hak paten tersebut, prosedurnya bagaimana?  
maruli
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4eca232595d27/lt4f978103abe6b.jpg

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Mungkinkah Transfer Pendaftaran HKI Antar-Negara?

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) berlaku secara teritorial dan perlindungan hukum yang lahir dari pendaftaran HKI hanya diberikan terbatas di negara di mana HKI yang bersangkutan didaftarkan (berlaku pada paten, merek, dan desain industri).  Lingkup perlindungan HKI tidak selalu sama setiap negara begitu pula dengan kriteria pemberian HKI. Karenanya, untuk merek atau paten yang didaftarkan di AS maka perlindungan merek atau penemuan hanya berlaku di AS. Untuk mendapat perlindungan hukum di Negara lain, penemu perlu mengajukan permohonan paten dan pendaftaran HKI di masing-masing Negara yang diinginkan, yaitu di Negara di mana ia memiliki aktivitas komersial atas produk/jasa/penemuannya. Aktivitas komersial dapat berupa penjualan, produksi, impor, baik secara langsung maupun melalui lisensi. Paten maupun pendaftaran HKI tidak dapat ditransfer dari suatu negara ke negara lain.

Berbeda dengan Hak Cipta, baik Indonesia maupun AS merupakan negara  anggota The Berne Convention for the protection of Artistic and Literary Works (“The Berne Convention”). Treaty ini mewajibkan Negara anggotanya untuk memberikan kepada warga Negara dari seluruh anggota Berne Convention, perlakuan  yang sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri (prinsip “national treatment”). Karenanya, ciptaan yang dipublikasikan pertama kali di AS harus diberi perlindungan yang sama di setiap Negara anggota Berne Convention, termasuk Indonesia, seperti yang Indonesia berikan kepada warga negaranya sendiri. Hak cipta dilindungi tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini berlaku di semua Negara anggota Berne Convention. Hak cipta diberikan begitu sebuah ciptaan dilahirkan.

Pemberian hak paten melalui lisensi

Sebuah penemuan dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain selain penemunya sendiri melalui mekanisme lisensi. Apabila Anda berminat untuk mengkomersialkan penemuan Anda di Indonesia baik secara langsung maupun melalui lisensi, maka selain di AS, Anda juga perlu memiliki hak paten atas penemuan Anda tersebut di Indonesia.

 

Undang-Undang Paten di Indonesia (UU No.14 Tahun 2001) hanya mengatur mengenai lisensi penemuan yang diberi paten, dimana pemberi lisensi adalah pemegang paten di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 13 UU Paten, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

 

Untuk lisensi di Indonesia, lingkup pemberian hak dan jangka waktu lisensi disesuaikan dengan lingkup dan jangka waktu perlindungan paten yang dimiliki pemberi lisensi (licensor) di Indonesia. Jangka waktu lisensi paten biasanya sesuai dengan sisa jangka waktu berlakunya paten, atau lebih pendek. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun.

 

Lebih jauh, sebuah perjanjian lisensi juga wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (“Ditjen HKI”) dan diumumkan (Pasal 72 ayat 1 UU Paten). Dalam hal perjanjian lisensi paten tidak dicatat di Ditjen HKI, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga* (Pasal 72 ayat 2 UU Paten).

 

Dalam hal belum atau tidak adanya paten, dapatkah sebuah perjanjian lisensi dibuat?

 

Perusahaan-perusahaan penerima lisensi (biasanya perusahaan manufaktur), terutama perusahaan-perusahaan berskala besar, biasanya meminta jaminan dari pemberi lisensi untuk membebaskan penerima lisensi dari segala tuntutan-tuntutan atau kewajiban selain dari membayar hak paten. Namun, dalam praktik, banyak juga ditemui  perjanjian lisensi untuk sebuah penemuan baru yang belum dipatenkan. Kenyataan ini didorong oleh lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, di mana perusahaan ingin selalu menjadi yang terdepan di bidangnya.

 

Pada dasarnya, lisensi adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi dan dengan demikian tunduk pada hukum perjanjian meskipun obyek dari kontrak berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang mungkin dilindungi atau tidak dilindungi paten. Dengan demikian, selama para pihak dalam perjanjian mencapai pemahaman yang sama mengenai apa yang disepakati, dan selama yang disepakati bukan menyangkut sesuatu hal yang melanggar hukum (dan melanggar hak kekayaan intelektual yang valid milik pihak lain di luar perjanjian lisensi), maka perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, walaupun tanpa adanya paten. 

 

Demikian, semoga bermanfaat. 

 

*Catatan: Tidak berlaku terhadap pihak ketiga dapat diartikan bahwa semua pihak diluar para pihak dalam perjanjian lisensi dapat menolak dan tidak mengakui perjanjian tersebut, karena Negara sendiri, sebagai pemberi hak paten, dianggap belum mengetahui adanya pemberian lisensi paten kepada penerima lisensi dari pemegang hak paten yang terdaftar di Ditjen HKI.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f4f358c51680/lt4f55cfa807ae8.jpg

4370 hits
Di: Hak Kekayaan Intelektual
sumber dari: Globomark
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain