Jumat, 25 August 2017
Dibaca: 87888
Pertanyaan :
Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris
Apakah setiap surat yang dikeluarkan oleh Notaris dianggap sebagai Akta?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Akta Notaris yang dibuat oleh Alfi Renata, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Pebruari 2010.

 

Intisari:

 

 

Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (cover note), surat laporan mengenai wasiat ke Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagainya. Sedangkan mengenai akta, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

 

1.    Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat)

Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

 

2.    Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Surat dan Akta Notaris

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara pengertian surat dan akta. Surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah akta, tapi surat. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (cover note), surat laporan mengenai wasiat ke Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagainya. 

 

Sedangkan mengenai akta, hukum yang mendasarinya adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

 

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

 

Herlien Budiono dalam bukunya Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris (hal. vii) mengatakan bahwa Pasal 1868 KUH Perdata tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum dan bagaimana bentuk akta otentik. Tetapi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) menunjuk notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik.

 

Wewenang notaris dalam membuat akta autentik tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014 yang berbunyi:

 

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

Macam-Macam Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 2/2014, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

 

1.    Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat)

Akta ini disebut juga akta berita acara.[1] Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

 

2.    Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta partij)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

 

Contoh

Sebagai ilustrasi, untuk tindakan hukum sepihak dan perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak (partij), sedangkan tindakan hukum berganda lainnya dibuat dalam bentuk akta berita acara (relaas). Walaupun pendirian yayasan dilakukan oleh beberapa orang, tetap merupakan tindakan hukum sepihak karena mereka merupakan satu pihak.[2]

 

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, akan berlaku anggaran dasar yayasan sehingga keputusan dari organ yayasan yang diambil dalam suatu rapat digolongkan pada tindakan hukum berganda lainnya dan dibuat dalam bentuk akta berita acara (relaas).[3]

 

Sebagai contoh lain, pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) yang mendasarkan pada perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak. Adapun PT setelah memperoleh status badan hukum akan berlaku anggaran dasar dari perseroan tersebut sehingga sama keadaannya dengan yayasan yang telah memperoleh status badan hukum. Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bentuk aktanya adalah akta berita acara (relaas).[4]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

 

Referensi:

Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.



[1] Herlien Budiono, hal. 7

[2] Herlien Budiono, hal. 12

[3] Herlien Budiono, hal. 12

[4] Herlien Budiono, hal. 12

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).