Kamis, 28 September 2017
Dibaca: 23039
Pertanyaan :
Status Anak yang Lahir dari Pasangan Kumpul Kebo
1) Tolong kasih penjelasan soal aturan yang mengatur tentang hak perwalian anak setelah terjadi perceraian? 2) Bagaimana hukumnya bagi anak yang lahir dari hasil kumpul kebo, yang kedua-duanya sama-sama belum menikah? 3) Apa hukumnya bagi laki-laki yang sudah beristri lalu menikah lagi dengan jalan menikah siri (menikah di bawah tangan)?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perwalian Anak yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 05 Mei 2010.

 

Intisari:

 

 

Bila terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang akan memutuskan hak asuh berada pada ibu atau bapak. Namun, pada umumnya pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu.

 

Anak-anak yang dilahirkan dari hasil “kumpul kebo” adalah anak-anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), bila terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang akan memutuskan hak asuh berada pada ibu atau bapak.[1]

 

Berikut selengkapnya bunyi Pasal 41 UU Perkawinan:

 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a.    Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b.    Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c.    Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hak Asuh Anak Dalam Perceraian, Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Dasarnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dan didukung dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak di bawah asuhan ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

 

Ditinjau dari Hukum Islam menurut KHI, dalam hal terjadi perceraian:[2]

a.    pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b.    pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c.    biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

 

2.    Menurut hukum Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari hasil “kumpul kebo” adalah anak-anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[3]

 

3.    Perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

 

Pasal 4 UU Perkawinan:

(1)  Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2)  Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a.    isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b.    isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.    isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

 

Selain itu, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[4]

a.    adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b.    adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c.    adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Kompilasi Hukum Islam.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

 



[1] Pasal 41 huruf a UU Perkawinan

[3] Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

[4] Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).