Jumat, 27 Oktober 2017
Dibaca: 7814
Pertanyaan :
Merek Dagang yang Diambil dari Nama Jalan
Misalkan di suatu jalan misalnya: "Jalan Indra" ada beberapa warung soto dengan nama: Soto Jalan Indra (ukuran huruf sama besar, warna dasar kuning, huruf warna hitam), Soto Jalan Indra 35 (ukuran huruf sama besar warna dasar putih, huruf warna hitam & merah untuk angka 35), Soto Asli Jalan Indra (ukuran sama besar, huruf A divariasi, warna dasar putih, huruf warna hitam semua), Soto Jalan Indra 76 (ukuran huruf 76 lebih kecil, warna hitam dan merah untuk huruf 76, dasar putih), Soto Indra 67 (ukuran huruf 67 lebih kecil dan warna merah, dasar putih, huruf lain warna hitam). Ternyata warung dengan nama: “Soto Jalan Indra” mendaftarkan merek dengan nama: Jalan Indra dengan warna dasar kuning. Apakah warung soto lain dapat dikatakan dikatakan melanggar UU Merek? Padahal tidak ada yang menggunakan warna dasar kuning, tapi semua menggunakan nama Jalan Indra ada yang ukurannya sama besar dan ada yang ukurannya tidak sama. Apakah dengan didaftarkan sebagai merek, tulisan Jalan Indra sama sekali tidak dapat digunakan pihak lain? Karena warung di situ memang terletak di Jalan Indra semua dan di warung soto selalu menulis Soto Jalan Indra. Bagaimana jika yang menggunakan nama atau merek adalah warung makanan bukan soto? Manakah yang terkena atau melanggar dan mana yang tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Merek dengan nama jalan yang dibuat oleh Bung Pokrol dan pernah dipublikasikan pada Rabu, 20 Agustus 2003.

 

Intisari:

 

 

Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Sehingga dengan demikian apabila nama Jalan Indra sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuktikan merupakan suatu nama yang telah menjadi milik umum, maka seharusnya nama jalan tersebut sebagai merek tidak dapat didaftarkan dan penggunaan nama jalan tersebut sebagai nama warung-warung soto lain yang terletak di jalan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak atas merek.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Berdasarkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”), suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.[1]

 

Sehingga dengan demikian apabila nama Jalan Indra sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuktikan merupakan suatu nama yang telah menjadi milik umum, maka seharusnya nama jalan tersebut sebagai merek tidak dapat didaftarkan dan penggunaan nama jalan tersebut sebagai nama warung-warung soto lain yang terletak di jalan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak atas merek.

 

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa yurisprudensi yang menyatakan bahwa merek dimaksud merupakan merek yang telah menjadi milik umum.  Sebagai contoh beberapa di antaranya dapat kita temukan dalam beberapa yurisprudensi berikut:[2]

1.    Putusan Mahkamah Agung No. 958 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 9 Februari 2012 dalam perkara pada tingkat kasasi antara Sis Continents Hotels, Inc. sebagai pemilik merek terdaftar “HOLIDAY INN” dan “HOLIDAY INN RESORT” yang mengajukan pembatalan terhadap merek “HOLIDAY RESORT LOMBOK” milik PT Lombok Seaside Cottage. Majelis Hakim dalam perkara dimaksud menolak permohonan kasasi Sis Continents Hotels, Inc. untuk membatalkan merek milik PT Lombok Seaside Cottage. Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa: “HOLIDAY” dari bahasa asing tidak dapat dimonopoli dan dijadikan Merek. Memang benar semua kata umum dapat dijadikan merek, namun kata yang telah menjadi milik umum yang memiliki arti khusus/arti tertentu tidak dapat dijadikan merek dan tidak bisa dimonopoli;

2.    Putusan Mahkamah Agung No. 739 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 Februari 2009 dalam perkara di tingkat kasasi antara PT Puri Intirasa sebagai pemilik merek tidak terdaftar “WAROENG PODJOK” yang mengajukan pembatalan pendaftaran merek milik Rusmin Soepandhi, yakni merek “Warung Pojok” dan “Warung Pojok Kopi”, sementara Rusmin Soepandhi mengajukan gugatan rekonvensi dengan meminta agar PT Puri Intirasa menghentikan penggunaan merek “WAROENG PODJOK”; Bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada prinsipnya sama-sama menyetujui bahwa merek WARUNG POJOK atau WAROENG PODJOK tidak dapat didaftarkan. Namun terdapat perbedaan pendapat di majelis hakim. Dalam dissenting opinionnya, salah satu anggota Majelis Hakim dimaksud berpendapat bahwa kata “Warung Pojok” adalah merupakan milik masyarakat umum = public domain. Karena Warung Pojok adalah istilah umum public domain dan mempunyai arti khusus (bahasa daerah), maka istilah/kata Warung Pojok tidak dibenarkan dimiliki oleh seseorang/badan hukum.

 

Merek sebagai Pembeda

Hakikatnya, merek digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi. Ini sebagaimana tercantum dalam UU MIG, merek itu sendiri merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[3]

 

Jika memang merek dengan menggunakan nama jalan tersebut ternyata diperbolehkan untuk didaftarkan dan telah terdaftar kemudian didaftarkan lagi oleh orang lain dengan nama yang mirip, maka akan kehilangan unsur pembeda. Dengan menggunakan merek dari suatu nama yang terkenal, maka atas nama merek tersebut akan dengan mudah pula terjadi suatu pergeseran pemahaman. Jika nama jalan tersebut boleh didaftarkan lagi oleh orang lain (mirip dengan sedikit perbedaan), penggunaan nama terkenal tersebut sebagai merek menyebabkan orang lain juga dapat dengan mudah menggunakannya sebagai merek dagangnya, sehingga arti atau kesan terhadap merek awal akan menjadi hilang, dan nama barang yang sejenis menjadi sama dengan nama merek yang telah didaftarkan sebelumnya tersebut. Dengan kata lain, kekuatan pembeda atas merek tersebut menjadi hilang.

 

Selanjutnya apabila nama Jalan Indra tersebut di atas digunakan oleh warung makanan lain yang tidak menjual soto, maka warung makanan lain tersebut juga tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak atas merek. Hal itu dikarenakan nama Jalan Indra tersebut digunakan oleh warung makanan lain, bukan warung makanan soto atau yang sejenisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang menyatakan sebagai berikut:

 

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a.    Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b.    Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c.    Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d.    Indikasi Geografis terdaftar.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.



[1] Penjelasan Pasal 20 huruf f UU MIG

[3] Pasal 1 angka 1 UU MIG

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).