Dari kondisi yang Anda sampaikan di atas, kami asumsikan Anda menerima hak untuk menggunakan merek dari suatu perusahaan asing pemegang hak atas merek untuk dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia. Perjanjian pemberian hak semacam ini biasanya disebut sebagai perjanjian lisensi.
Mengenai perlu atau tidaknya didaftarkannya lagi merek asing tersebut di Indonesia, perlu Anda ketahui bahwa perlindungan hak atas merek adalah bersifat territorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (“Ditjen HKI”).
Karena pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”):
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
Dan mengenai berhak tidaknya penerima lisensi (“licensee”) untuk mendaftarkan merek atas namanya, harus kembali pada isi perjanjian antara pemberi lisensi (“licensor”) dengan licensee. Sepanjang tidak dilarang dalam perjanjian tersebut, maka licensee berhak mendaftarkan mereknya. Perlu juga dipahami bahwa Indonesia menganut stelsel pendaftaran konstitutif, artinya yang dianggap pemilik merek adalah yang pertama kali mendaftarkannya di Ditjen HKI. Namun demikian, apabila telah dilarang dalam perjanjian lisensi dan licensor merasa dirugikan, licensor pun dapat mengajukan klaim keberatan kepada pengadilan niaga untuk membatalkan merek tersebut (lihat Pasal 68, Pasal 70 jo Pasal 24, dan Pasal 25 UU Merek). Misalnya, dengan membuktikan bahwa licensor adalah pemegang hak lisensi tunggal atas merek yang bersangkutan di Indonesia (jika merek itu berasal dari luar negeri) dan pendaftaran merek yang sama oleh licensee merupakan iktikad tidak baik dari licensee karena dapat sangat merugikan licensor (Pasal 4 UU Merek).
Apabila produk yang hendak didaftarkan adalah merupakan produk makanan dan/atau obat-obatan, maka perlu didaftarkan juga ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.
