Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, si produsen atau pemberi jasa telah  menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.

Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain.

Jika kita teliti UUPK terutama Psl 18, sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penyalur/penjual. Bila pelaku usaha tetap melakukan hal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebesar 1 milyar rupiah.

Menjawab pertanyaan anda, sebenarnya tidak terjadi dualisme, karena kontrak standar (termasuk asuransi) masih dibenarkan UUPK, selama tidak mengandung pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.