Kamis, 21 Juni 2012
Dibaca: 17913
Pertanyaan :
Bisakah Kemerdekaan Pers Indonesia Diintervensi Organisasi Internasional?
Apakah kemerdekaan pers di Indonesia boleh mendapat pengawasan atau intervensi dari organisasi internasional? Jika boleh, apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya dan organisasi internasional apa yang berwenang? Apakah hal ini diatur Undang-undang? Apakah Indonesia pernah mendapat kontribusi dari World Press Freedom Commitee dalam hal memperjuangkan kemerdekaan pers?  
Jawaban :

Pada prinsipnya, tidak ada pihak luar, baik negara lain maupun organisasi internasional, yang bisa melakukan intervensi terhadap permasalahan di suatu negara, baik itu masalah hukum, sistem ekonomi, sistem politik, hingga kebebasan pers. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri, dalam Piagamnya, menyatakan dengan tegas bahwa PBB dilarang untuk melakukan intervensi dalam urusan domestik negara lain. Prinsip non-intervensi ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB:

 
Article 2 paragraph 7

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.

 

Negara-negara juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan internal negara lain. Kewajiban ini tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tentang Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations.

 

Menurut Huala Adolf, dalam Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, prinsip non-intervensi bisa saja dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ada permintaan untuk intervensi dari pemerintah sah sebuah negara. Atau ketika suatu negara melanggar prinsip non-intervensi, maka negara lain bisa melakukan intervensi terhadap negara yang melakukan pelanggaran itu.

 

Berkaitan dengan intervensi atas kemerdekaan pers di sebuah negara, permasalahan ini adalah urusan internal atau domestik sebuah negara. Misalnya, dalam konteks Indonesia, tidak ada organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan intervensi terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.

 

Mengingat pentingnya kemerdekaan pers dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, upaya yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional adalah membuat laporan penelitian. Misalnya, laporan yang dilakukan oleh Reporters Without Borders, mengenai Indeks Kebebasan Pers (Press Freedom Index) untuk tahun 2011-2012.

 

Dalam laporan itu, Indonesia menempati peringkat 146 dari 179 negara yang diteliti. Tetapi, sejalan dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional, laporan dari Reporters Without Borders ini hanya bisa ditindaklanjuti oleh Indonesia, misalnya dengan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan lain sebagainya.

 

Kami mengasumsikan, pertanyaan Anda mengenai kontribusi dari World Press Freedom Committee (WPFC) adalah kontribusi dalam bentuk dana. Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada kontribusi dana yang diberikan oleh WPFC untuk Indonesia, dalam mendukung kemerdekaan pers. Kontribusi yang ada hanya dalam bentuk laporan tentang kebebasan pers di Indonesia atau protes/kecaman jika ada penghalangan kebebasan pers di Indonesia.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter);

2.    Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tentang Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Pirhot Nababan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2010 dengan program kekhususan Hukum Internasional, dan gelar magister hukum dari Universitas Indonesia pada 2014 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Mengawali aktivitas di dunia tulis menulis sejak mengenal blogging di tahun 2004, hingga akhirnya berlabuh sebagai jurnalis di salah satu media online di Jakarta pada awal 2010. Ia mulai bergabung dengan hukumonline.com sebagai pada November 2010 dan sejak pertengahan tahun 2011 menjadi Redaktur di Hukumonline English.   Aktivitasnya menganalisis peraturan perundang-undangan melalui ILB dan ILD, tak menghentikan hobinya untuk berlatih gitar klasik, menyaksikan film sains-fiksi dan serial kriminal, membaca novel thriller, dan memainkan Rubik’s Cube.   Pirhot menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Internasional serta Bisnis & Investasi Follow Pirhot di twitter: @pirhot