Rabu, 28 Maret 2012
Dibaca: 87793
Pertanyaan :
Cara Menghitung Pajak Penghasilan
Dapatkah saya diberikan mengenai perhitungan pajak penghasilan dari pegawai yang belum menikah ataupun yang telah menikah?
Jawaban :

Mengenai perhitungan atau cara menghitung pajak ini diatur dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”).

 

Untuk menghitung pajak penghasilan, harus diketahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yakni:

 
 
1.

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

Rp. 15.840.000,-
2.

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp. 1.320.000,-
3.

Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp. 15.840.000,-
4.

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Rp. 1.320.000,-
 
 

Cara menghitung pajak penghasilan ini diatur dalam Pasal 16 UU Pajak Penghasilan yang berbunyi:

(1).      Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2).      Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3).      Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4).      Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

 

Secara sederhana, perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi (dalam hal ini pegawai) dilakukan antara lain dalam beberapa tahap berikut:

       I.            Seluruh penghasilan (bruto) – biaya-biaya = penghasilan netto (penghasilan bersih)

     II.            Penghasilan bersih – PTKP = Penghasilan Kena Pajak (“PKP”)

 

Dari PKP yang diperoleh, kemudian dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yakni:

 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp. 50.000.000,-

5 %

> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-

15 %

> Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-

25 %

> Rp. 500.000.000,-

30 %
 
 

Perbedaan perhitungan antara pegawai/karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin adalah pada PTKP-nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp. 15.840.000,-, sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 15.840.000,- ditambah Rp. 1.320.000,- sehingga menjadi Rp. 17.160.000,-.

 

Untuk memperjelas, kami berikan contohnya. Jika pegawai tersebut telah kawin dan memiliki 2 anak, PTKP-nya menjadi:

 

Rp. 15.840.000 + Rp. 1.320.000 + (Rp. 1.320.000 x 2) = Rp 19.800.000,-

 

Jadi, dari perhitungan yang telah kami uraikan di atas, harus dihitung PKP-nya kemudian dihitung (dikalikan) berdasarkan tarif lapisan penghasilan kena pajak yang berlaku.  

 

Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

2.      Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.