Senin, 25 September 2017
Dibaca: 122342
Pertanyaan :
Cara Menghitung Pajak Penghasilan
Dapatkah saya diberikan penjelasan mengenai perhitungan pajak penghasilan dari pegawai yang belum menikah ataupun yang telah menikah?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 28 Maret 2012.

 

Intisari:

 

 

Pajak Penghasilan (“PPh”) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PMK 2016”) mengatur besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”) sebagai berikut:[1]

a.     Rp. 54 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b.    Rp. 4,5 juta tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c.     Rp. 54 juta tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

d.    Rp. 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

 

Perbedaan perhitungan antara pegawai/karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin adalah pada PTKP-nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp. 54 juta, sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 54 juta ditambah Rp. 4,5 juta sehingga menjadi Rp. 58,5 juta.

 

Perhitungan PPh untuk wajib pajak orang pribadi (dalam hal ini pegawai) adalah:

 

Penghasilan bersih – PTKP = Penghasilan Kena Pajak (“PKP”)

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pajak Penghasilan (“PPh”) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.[1]

 

Mengenai perhitungan atau cara menghitung pajak ini diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”).

 

Untuk menghitung PPh, harus diketahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Terhadap besarnya PTKP yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan tersebut dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).[2]

 

Dengan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya PTKP setelah berkonsultasi dengan DPR dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Yang mana telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PMK 2016”), sebagai berikut:[3]

 

 

1.

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

 

Rp. 54 juta

2.

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

 

Rp. 4,5 juta

3.

 

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp. 54 juta

4.

 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Rp. 4,5 juta

 

 

Cara menghitung PPh ini diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 6 ayat (3) UU Pajak Penghasilan yang berbunyi:

 

Pasal 16 UU Pajak Penghasilan:

(1)  Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4)  Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

 

Pasal 6 ayat (3) UU Pajak Penghasilan:

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 

Secara sederhana, perhitungan PPh untuk wajib pajak orang pribadi (dalam hal ini pegawai) adalah:

 

Penghasilan bersih – PTKP = Penghasilan Kena Pajak (“PKP”)

 

Dari PKP yang diperoleh, kemudian dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yakni:

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp. 50 juta

5 %

> Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta

15 %

> Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta

25 %

> Rp. 500 juta

30 %

 

 

Perbedaan perhitungan antara pegawai/karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin adalah pada PTKP-nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp. 54 juta sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 54 juta ditambah Rp. 4,5 juta sehingga menjadi Rp. 58,5 juta.

 

Contoh

Untuk memperjelas, kami berikan contohnya. Jika pegawai tersebut telah kawin dan memiliki 2 (dua) anak, PTKP-nya menjadi:

 

Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + (Rp. 4.500.000 x 2) = Rp 67.500.000

 

Jadi, dari perhitungan yang telah kami uraikan di atas, harus dihitung PTKP-nya terlebih dahulu kemudian penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP tersebut. Hasil pengurangan tersebut adalah PKP. PKP merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.

 

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:[4]

Jumlah PKP Rp600.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00

25% x Rp250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00

30% x Rp100.000.000,00 = Rp 30.000.000,00

Total: Rp125.000.000,00

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan kemudian diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

2.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

 



[2] Pasal 7 ayat (3) UU Pajak Penghasilan

[3] Pasal 1 PMK 2016

[4] Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).