Senin, 28 May 2018
Pertanyaan :
Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan
Saya ingin menanyakan mengenai jam kerja selama bulan Ramadhan (puasa) atau pada hari keagamaan lainnya apakah masih tetap sama waktu kerjanya yaitu 8 jam/hari atau 40 jam/minggu? Dan mohon diberikan dasar peraturannya.
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang pertama kali dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 18 Juli 2012 kemudian dimutakhirkan kedua kali oleh  Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Selasa, 23 Mei 2017.
 
Intisari:
 
 
Mengenai waktu kerja, pada dasarnya bagi pekerja swasta tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas mengatur perbedaan waktu kerja pada bulan Ramadhan atau hari keagamaan lainnya dengan hari-hari biasa lainnya. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi perusahaan yang bersangkutan.
 
Sementara itu, jam kerja selama bulan Ramadhan pagi pegawai pemerintahan dapat ditentukan lebih lanjut dalam suatu keputusan pimpinan lembaga yang bersangkutan (contohnya Keputusan Gubernur) atau menjadikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri Pada Bulan Ramadhan 1439H/2018M sebagai pedomannya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Waktu Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan
Mengenai waktu kerja, bagi pekerja swasta, pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang secara tegas mengatur perbedaan waktu kerja pada bulan Ramadhan atau hari keagamaan lainnya dengan hari-hari biasa lainnya. Waktu kerja karyawan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu:
  1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
 
Akan tetapi, pada prinsipnya, setiap pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.[1]
 
Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.[2]
 
Waktu Kerja Selama Bulan Ramadhan
Walaupun tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil ("PNS") di lingkungan instansi pemerintah tertentu, ada kebijakan-kebijakan terkait waktu kerja pada bulan Ramadhan yang tertuang dalam surat keputusan pimpinan lembaga yang bersangkutan.
 
Salah satu contohnya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 801 Tahun 2018 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2018 M/1439 H (“Kepgub DKI Jakarta 801/2018”) yang mengatur jam kerja dalam rangka Bulan Suci Ramadhan Tahun 2018/1439 H bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali para Guru/Penjaga Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 
Hari
Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan
Istirahat
 
Senin s.d. Kamis
 
Pukul 07.00 s.d.
Pukul 14.00
 
Pukul 12.00 s.d.
Pukul 12.30
 
 
 
Jumat
Pukul 07.00 s.d.
Pukul 14.30
Pukul 11.30 s.d.
Pukul 12.30
 
 
 
 
Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya wajib dilakukan selama 24 jam kerja sehari secara bergiliran, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang bersangkutan.[3]
 
Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[4]
 
Contoh lain adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri Pada Bulan Ramadhan 1439H/2018M (“SE MENPAN RB”) mengenai ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri) yaitu sebagai berikut:
 
  1. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
  1. Hari Senin sampai Kamis: pukul 08.00-15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.
  2. Hari Jumat, jam kerja pukul 08.00-15.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.
 
  1. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
  1. Hari Senin hingga Kamis, dan Sabtu pukul 08.00 hingga 14.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.
  2. Hari Jumat, jam kerja pukul 08.00-14.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga 12.30.
 
  1. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama Ramadhan, minimal 32,50 jam per minggu. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan mengenai jam kerja, diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.
 
Penjelasan lebih lanjut Anda juga dapat membaca artikel Inilah Jam Kerja ASN, TNI, dan Polri Pada Bulan Ramadhan 1439H.
 
Sementara itu, dalam praktik di perusahaan-perusahaan swasta tertentu juga ada yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan waktu kerja di bulan Ramadhan. Misalnya jam kerja yang biasa berlaku adalah mulai pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB (untuk hari kerja Senin-Jumat), selama bulan Ramadhan jam kerja mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan para pekerja yang berpuasa akan membutuhkan waktu untuk perjalanan pulang maupun menyiapkan buka puasa.
 
Jadi, pada dasarnya bagi pekerja swasta, tidak ada ketentuan mengenai waktu kerja pada bulan Ramadhan dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, hal tersebut biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, jam kerja selama bulan Ramadhan pagi pegawai pemerintahan dapat ditentukan lebih lanjut dalam suatu keputusan pimpinan lembaga yang bersangkutan (contohnya Keputusan Gubernur) atau menjadikan SE MENPAN RB di atas sebagai pedomannya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.335/M.KT.02/2018 tertanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri Pada Bulan Ramadhan 1439H/2018M;
 
 
 

[1] Pasal 80 UU Ketenagakerjaan
[2] Penjelasan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan
[3] Bagian Kedua Kepgub DKI Jakarta 801/2018
[4] Bagian Ketiga Kepgub DKI Jakarta 801/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).