Selasa, 02 January 2018
Pertanyaan :
Bentuk Badan Usaha Perusahaan Pemborong Pekerjaan
Dalam UU 13/2003 pasal 64 s.d. pasal 66, diatur bahwa untuk pekerjaan borongan/penyedia jasa pekerja harus berbadan hukum. Terhadap pengertian badan hukum ini masih terdapat banyak penafsiran. Para rekanan kami menganggap CV merupakan badan hukum. Sedangkan, badan hukum menurut saya yang boleh berusaha di antaranya PT dan Koperasi, sedangkan CV tidak. Pertanyaan saya, adakah pedoman yang khusus mengatur badan hukum dan terdapat di mana pengertian badan hukum itu? Kemudian apa juga yang dimaksud dengan pekerjaan borongan dalam pasal 64 UU 13/2003? Terima kasih atas jawabannya.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 April 2011.

 

Intisari:

 

 

Yang termasuk badan hukum antara lain adalah:

1.    Perseroan Terbatas (diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

2.    Koperasi (diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);

3.    Yayasan (diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

 

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

 

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.    dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

b.    dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

c.    merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d.    tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang Anda maksud dikenal sebagai outsourcing (alih daya). Jadi pada dasarnya, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Apakah Pekerja Outsourcing Juga Berhak Dapat Bonus Tahunan?, pemborongan pekerjaan merupakan salah satu aspek dalam outsourcing (alih daya).

 

Mengenai alih daya (salah satunya pemborongan pekerjaan) ini dapat dilihat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

 

Jenis-Jenis Badan Hukum di Indonesia

Menjawab pertanyaan Anda tentang badan hukum, pengaturan secara umum mengenai badan hukum dapat kita temui dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

 

Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

 

Dan secara khusus, pengaturan mengenai badan hukum ini dapat Anda lihat dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 1654 sampai dengan Pasal 1665 KUHPerdata.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, pengertian badan hukum ini dapat kita lihat pada Kamus Hukum versi Bahasa Indonesia yang mendefinisikan badan hukum sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.

 

Badan-badan yang termasuk badan hukum, menurut Ali Rido, S.H. sebagaimana kami sarikan dari bukunya “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf” (hal. 101-119) antara lain adalah:

a.    Perseroan Terbatas (diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

b.    Koperasi (diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);

c.    Yayasan (diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai badan usaha lainnya dapat Anda simak Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

 

Pekerjaan yang Dapat Dilakukan Melalui Pemborongan Pekerjaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemborongan pekerjaan adalah salah satu bentuk alih daya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sebagian pelaksanaannya diserahkan/dialihkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain.

 

Sebagai dasar dan acuan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan adalah UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenakertrans 19/2012”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.[1]

 

Dari istilah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini, setidaknya ada 2 (dua) istilah perusahaan di dalamnya, yaitu:[2]

a.    Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

b.    Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

 

Misalnya, suatu perusahaan A sedang melakukan renovasi pabrik. Untuk kegiatan renovasi tersebut, perusahaan A tidak melakukan semuanya sendiri melainkan dapat menggunakan jasa “perusahaan pemborong”, dimana perusahaan ini harus berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat tertentu.

 

Menjawab pertanyaan Anda, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[3]

a.    dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

b.    dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

c.    merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d.    tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

 

Perusahaan Pemberi Pemborongan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan (yang termasuk dalam lingkup perusahaan yang biasa kita dengar sebagai perusahaan “outsourcing”). Hal ini dilaksanakan melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Di dalamnya wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja yang muncul. Lebih lanjut simak jawaban kami sebelumnya, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

4.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

 

Referensi:

Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Penerbit Alumni. 2004.



[1] Pasal 1 angka 4 Permenakertrans 19/2012

[2] Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenakertrans 19/2012

[3] Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (1) Permenakertrans 19/2012

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).