hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Senin, 19 Juli 2010
Pertanyaan:
Bagan/Proses/Prosedur Pembuatan Sertipikat Tanah
Mohon penjelasan di mana saya bisa dapatkan aliran data/proses/prosedur pembuatan sertipikat tanah terima kasih. Wass, Irina.
indri_suwardi
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b9a1eb24a495/lt4f82909856ae8.jpg

Untuk prosedur pembuatan sertipikat untuk tanah yang belum bersertipikat sudah pernah kami bahas, dan dapat Anda lihat di artikel ini.

Prosedur penerbitan sertipikat tanah juga Anda bisa lihat di situs resmi BPN (bpn.go.id):

PENDAFTARAN PERTAMA KALI
Jenis Layanan
Prosedur

Sertipikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan

2.       Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3.       Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

4.       Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

5.       Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:

a.       pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus

b.       keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.

6.       Akta Ikrar Wakaf
7.       Surat Pengesahan Nadzir
8.       Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).

2.       120 hari

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

2.       Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3.       Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

a.       Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

b.       sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

c.       surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

d.       petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

e.       akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

f.        akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

g.       akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

h.       risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i.         surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j.        Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

k.       lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

l.         Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA.

4.       Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat.

5.       Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Biaya dan Waktu

1.       Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik)

2.       Waktu: 90 hari/100 bidang.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik

 
Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan

2.       Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3.       Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

a.       surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

b.       sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

c.       surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

d.       petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

e.       akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

f.        akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

g.       akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

h.       risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i.         surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j.        surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

k.       lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau

l.         Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

4.       Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.

5.       Surat Pernyataan telah memasang tanda batas

6.       Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

7.       Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)


Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:

1.       Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

2.       Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah 7.5 cm, atau

3.       Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau

4.       Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau pagar besi / beton / kayu.

 
Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).

2.       120 hari

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan

2.       Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3.       Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

a.       surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

b.       sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

c.       surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

d.       petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

e.       akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

f.        akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

g.       akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

h.       risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i.         surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j.        surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

k.       lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau

l.         Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

4.       Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.

5.       Surat Pernyataan telah memasang tanda batas

6.       Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

7.       Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)


Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:

1.       Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

2.       Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah 7.5 cm, atau

3.       Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau

4.       Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau pagar besi / beton / kayu.

Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).

2.       120 hari

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

TANAH TERDAFTAR
Jenis Layanan
Prosedur

Penggabungan Sertipikat

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.

2.       Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3.       Sertipikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatab:

a.       Jika semua Sertipikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak diperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah yang akan digabung tidak ada perubahan fisik)

b.       Jika salah satu atau semua Sertipikat yang digabung masih menggunakan Gambar Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran

c.       Jika SU pada salah satu atau semua Sertipikat tidak memenuhi syarat teknis atau ada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran

Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000,- untuk setiap Hak Atas Tanah hasil pengabungan.

2.       Waktu: 7 hari kerja = 1 bidang diluar waktu Pengukuran.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Keterangan:


Catatan: Untuk menghapus catatan dalam sertipikat tentang ijin pejabat yang berwenang diperlukan SE KBPN.

Pemisahan
Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut.

2.       Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).

3.       Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

4.       Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan).

Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan.

2.       Waktu: 7 hari kerja = 1 bidang diluar waktu Pengukuran.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Keterangan:


Catatan: Untuk menghapus catatan dalam sertipikat tentang ijin pejabat yang berwenang diperlukan SE KBPN.

Pemecahan Sertipikat

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1.       Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.

2.       Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).

3.       Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

4.       Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan).

Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemecahan yang diterbitkan.

2.       Waktu: 7 hari kerja = 1 bidang diluar waktu Pengukuran.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Keterangan:


Catatan: Untuk menghapus catatan dalam sertipikat tentang ijin pejabat yang berwenang diperlukan SE KBPN.

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko

Dasar Hukum:
1.       Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.       Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

6.       SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan perubahan hak

2.       Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup

3.       Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1.       Perorangan : KTP yang masih berlaku *)

2.       Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)

4.       Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)

5.       Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan

6.       Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.       Bukti pelunasan BPHTB
Biaya dan Waktu
1.       Rp. 25.000,- / sertipikat
2.       Waktu: 3 hari kerja

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*) dilegalisir oleh pejabat berwenang

Catatan:

1.       Untuk perubahan HM menjadi HGB atau HP, pemohon tidak dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara

2.       Untuk perubahan HGB menjadi HP, pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada negara untuk memperoleh HGB ybs.

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko

Dasar Hukum:
1.       Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.       Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

6.       SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan perubahan hak

2.       Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup

3.       Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1.       Perorangan : KTP yang masih berlaku *)

2.       Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)

4.       Sertipikat  Hak Atas Tanah (aslinya)

5.       Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan

6.       Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.       Bukti pelunasan BPHTB
Biaya dan Waktu
1.       Rp. 50.000,-
2.       Waktu: 10 hari kerja

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*) dilegalisir oleh pejabat berwenang

Catatan:

1.       Untuk perubahan HM menjadi HGB atau HP, pemohon tidak dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara

2.       Untuk perubahan HGB menjadi HP, pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada negara untuk memperoleh HGB ybs.


Pemberian Informasi surat Ukur dikenakan Biaya Rp.25.000,- meliputi kegiatan:

1.       Surat Ukur untuk sertipikat pengganti karena (Rusak,Hillang,ganti blanko dan sertipikat yang tidak di serahkan karena ekskusi lelang serta penggantian sertipikat berdasarkan Keputusan Pengadilan

2.       Salinan Surat Ukur untuk keperluan permohonan perubahan hak,perpajangan dan pembaharuan hak atas tanah.

3.       Permohonan informasi tentang satu bidang tanah berupa fotocopy surat ukur sesuai dengan DI 207pada PMNA/KBPN Nomor 3/1997.

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko

Dasar Hukum:
1.       Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997

5.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997

6.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

8.       SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan perubahan hak

2.       Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)

3.       Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

4.       Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5.       Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

6.       Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.       Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu
1.       Rp. 25.000,-
2.       Waktu: 3 hari kerja

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*)    dilegalisir oleh pejabat berwenang

Catatan :

1.       Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2.       Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko

Dasar Hukum:
1.       Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3.       Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997

5.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997

6.       Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

8.       SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan perubahan hak

2.       Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)

3.       Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

4.       Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5.       Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)

6.       Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7.       Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu
1.       Rp. 50.000,-
2.       Waktu: 10 hari kerja

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*)    dilegalisir oleh pejabat berwenang

Catatan :

1.       Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2.       Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

3.       10 hari adalah jangka waktu maksimal


Pemberian Informasi surat Ukur di kenakan Biaya Rp.25000 meliputi kegiatan:

1.       Surat Ukur untuk sertipikat pengganti karena (Rusak,Hillang,ganti blanko dan sertipikat yang tidak di serahkan karena ekskusi lelang serta penggantian sertipikat berdasarkan Keputusan Pengadilan

2.       Salinan Surat Ukur untuk keperluan permohonan  perubahan hak,perpajangan dan pembaharuan hak atas  tanah.

3.       Permohonan informasi tentang satu bidang tanah berupa fotocopy surat ukur sesuai dengan DI 207pada PMNA/KBPN Nomor 3/1997.

Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Dasar Hukum:
1.       Undang-undang No 5 Tahun 1960
2.       Undang-undang No 16 Tahun 1986

3.       Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

5.       Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

7.       SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

8.       Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)

Persyaratan:

1.       Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun

2.       Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)

3.       Sertipikat Hak Atas Tanah asli
4.       Ijin layak huni
5.       Advis Planinng

6.       Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya *)

Biaya dan Waktu

1.       Rp. 25.000 / Sarusun (diluar biaya pengukuran)

2.       Waktu: 10 hari kerja.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*)    Akta Pemisahan dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Bupati/ Walikota)

Catatan :

1.       Bahwa Kantor Pertanahan menjadii Sekretariat kegiatan pengesahan akta pemisahan dan pertelaan

2.       Kepala Kantor Pertanahan menetapkan sistem perhitungan nilai perbandingan proposional dan pembuatan gambar dan uraian pertelaan khususnya dalam menentukan hak perseorangan dan hak bersama atas tanah, bagian dan benda bersama 

3.       Gambar dan uraian pertelaan dengan nilai perbandingan proposional dilampirkan pada akta pemisahan yang dibuat dan ditandatangani pemohon untuk disahkan oleh Bupati/Walikota (Khusus DKI oleh Gubernur) 

4.       Kegiatan no 1 dan 3 dibuat alur kegiatan pengesahan akta pertelaan

5.       Pemberian Informasi surat Ukur di kenakan Biaya Rp.25000 meliputi Kegiatan:

1.       Surat Ukur untuk sertipikat pengganti karena (Rusak,Hillang,ganti blanko dan sertipikat yang tidak di serahkan karena ekskusi lelang serta penggantian sertipikat berdasarkan Keputusan Pengadilan

2.       Salinan Surat Ukur untuk keperluan permohonan  perubahan hak,perpajangan dan pembaharuan hak atas  tanah.

3.       Permohonan informasi tentang satu bidang tanah berupa fotocopy surat ukur sesuai dengan DI 207pada PMNA/KBPN Nomor 3/1997.

6.       35 hari adalah jangka waktu maksimal

7.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

 

Sertipikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar

Dasar Hukum:

1.       Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2.       UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

4.       Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.

6.       Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

7.       Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:
1.       Surat Permohonan.
2.       Akta Ikrar Wakaf.
3.       Sertipikat Hak Milik asli.
4.       Surat Pengesahan Nadzir.

5.       Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

6.       Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

7.       Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

Biaya dan Waktu
1.       Rp. 0,-
2.       Waktu: maksimal 20 hari kerja.

3.       1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Sumber: bpn.go.id

Demikian yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

50278 hits
Di: Pertanahan & Perumahan
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.