Selasa, 28 November 2017
Dibaca: 281167
Pertanyaan :
Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT
Saya bermaksud mendirikan perusahaan, namun jujur saja ada beberapa hal yang saya benar-benar belum paham: 1. Manakah bentuk perusahaan yang lebih baik, perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas? Kelebihan dan kekurangan masing-masing apa saja? 2. Seandainya saya ingin mendirikan jasa konsultan, apa bisa dalam satu kantor mengurusi banyak masalah, seperti ada konsultan hukum, pajak, maupun teknik dalam satu atap? Seandainya bisa, sebaiknya bentuk perusahaan apa yang saya pilih?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 26 Januari 2012.

 

Intisari:

 

 

Perseroan Terbatas (PT) memang memiliki kelebihan dimana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa memang untuk pendirian Usaha Dagang (UD) jauh lebih mudah ketimbang pendirian PT yang memiliki sejumlah persyaratan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Pada prinsipnya, untuk setiap pendirian badan usaha ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri. Perusahaan perseorangan yang Anda maksudkan di sini kami asumsikan adalah bentuk usaha yang umumnya disebut sebagai Usaha Dagang (“UD”). UD adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, berbeda dengan Perseroan Terbatas (“PT”) yang mensyaratkan adanya minimal dua orang pemegang saham.

 

Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha (hal. 5), di mata hukum, UD sama dengan pemiliknya, yang artinya, tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya.

 

Berikut di bawah ini beberapa perbedaan antara UD dan PT:

 

Perbedaan Usaha Dagang dan Perseroan Terbatas

 

Perbedaan

Usaha Dagang (UD)

Perseroan Terbatas (PT)

Kepemilikan

Perseorangan

Minimal 2 orang pendiri/pemegang saham

Status Badan Hukum

Bukan Badan Hukum

Badan Hukum

Tanggung Jawab

Tidak terbatas, hingga ke harta pribadi

Terbatas, sebatas modal yang disetor/sebatas saham yang dimiliki

Fungsi pemilik dan pengurus

Pemilik, umumnya sekaligus sebagai pihak yang mengurus jalannya usaha

Ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi

Modal minimum

Tidak ditentukan

Tidak ditentukan

 

Modal dasar PT awalnya ditetapkan sebesar Rp 50 juta ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

 

PP 29/2016 mengatur bahwa modal dasar PT harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT.[1] Besaran modal dasar PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.[2] Ini berarti, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT.

 

Penjelasan lebih lanjut tentang modal dasar PT dapat Anda simak Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya.

 

Menurut Irma Devita, untuk mendirikan UD, tidak disyaratkan secara mutlak harus dibuat di hadapan notaris. Namun demikian, jika berhubungan (dalam arti bekerja sama) dengan suatu perusahaan besar atau instansi pemerintah, akta pendirian ini biasanya akan dijadikan satu prasyarat. Umumnya, untuk UD hanya perlu mengajukan perizinan berupa:

1.    Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat usahanya;

2.    Mengajukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) atas nama diri sendiri;

3.    Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) perseorangan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Perdagangan setempat. Namun, SIUP ini tidak diwajibkan bagi usaha perseorangan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, jadi boleh dibuat, boleh juga tidak.

4.    Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

 

Simak juga artikel Mendirikan Usaha Dagang (UD).

 

Sedangkan, untuk mendirikan PT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yakni mengenai pendirian PT:

1.    memiliki minimal dua pemegang saham;[3]

2.    memiliki modal dasar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendirinya, yang paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian;[4]

3.    setiap pendiri wajib mengambil bagian saham;[5]

4.    didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.[6]

 

Selain itu, diperlukan pengurusan izin-izin yang diperlukan bagi beroperasinya suatu PT:

1.    Pengesahan badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM

2.    Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

3.    NPWP;

4.    SIUP;

5.    TDP;

6.    Izin-izin teknis lainnya dari departemen teknis terkait.  

 

Lebih jauh mengenai pendirian PT, simak Bentuk Badan Usaha Apa yang Cocok?

 

Jadi, dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas nampak bahwa PT memang memiliki kelebihan dimana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa memang untuk pendirian UD jauh lebih mudah ketimbang pendirian PT yang memiliki syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

 

Selain UD dan PT, ada bentuk-bentuk usaha lain seperti Commanditaire Vennootschap (CV) dan firma, yang dijelaskan dalam artikel-artikel berikut:

-    Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya;

-    Firma.

 

2.    Jika Anda ingin mendirikan jasa konsultan hukum, konsultan pajak maupun teknik dalam satu atap yang kami asumsikan maksud Anda adalah dalam satu badan usaha, bukan hanya dalam satu gedung, karena dalam satu gedung dimungkinkan adanya lebih dari satu badan usaha (misal: di gedung A, ada PT B dan CV C). Pada dasarnya, sah-sah saja jika Anda ingin memiliki usaha jasa konsultan dalam berbagai bidang tersebut, di mana pada umumnya kantor konsultan hukum maupun pajak adalah berbentuk perseorangan, firma atau persekutuan perdata, bisa juga berbentuk PT. Sehingga tidak dibatasi bidang apa yang akan dijalankan, kecuali dalam hal bidang usaha tersebut melanggar hukum. Lebih jauh simak artikel-artikel berikut:

 

-    Apa Syarat-syarat Pendirian Kantor Konsultan Hukum? dan

-    Bentuk Badan Usaha Kantor Hukum.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Siapkan Hal Ini Jika Ingin Mendirikan Jasa Konsultasi Akuntansi, jasa perpajakan merupakan salah satu jasa yang dapat diberikan oleh Kantor Jasa Akuntansi.[7] Yang mana menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, Kantor Jasa Akuntansi Anda dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi atau Perseroan Terbatas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

4.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

5.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

 

 



[1] Pasal 1 ayat (2) PP 29/2016

[2] Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016

[3] Pasal 7 ayat (1) UUPT

[4]  Pasal 1 dan Pasal 2 PP 29/2016

[5] Pasal 7 ayat (2) UUPT

[6] Pasal 7 ayat (1) UUPT

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).