Kamis, 26 Januari 2012
Dibaca: 179172
Pertanyaan :
Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT
Saya bermaksud mendirikan perusahaan, namun jujur saja ada beberapa hal yang saya benar-benar belum paham: 1. Manakah bentuk perusahaan yang lebih baik, perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas? Kelebihan dan kekurangan masing-masing apa saja? 2. Seandainya saya ingin mendirikan jasa konsultan, apa bisa dalam satu kantor mengurusi banyak masalah, seperti ada konsultan hukum, pajak, maupun teknik dalam satu atap? Seandainya bisa sebaiknya bentuk perusahaan apa yang saya pilih?  
Jawaban :

1.      Pada prinsipnya, untuk setiap bentuk usaha ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendiriannya yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri. Perusahaan perseorangan yang Anda maksudkan di sini kami asumsikan adalah bentuk usaha yang umumnya disebut sebagai Usaha Dagang (“UD”). UD adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, berbeda dengan Perseroan Terbatas (“PT”) yang mensyaratkan adanya dua orang pemegang saham.

 

Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha (hal. 5), di mata hukum, UD sama dengan pemiliknya, yang artinya, tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya.

 

Berikut di bawah ini beberapa perbedaan antara UD dan PT:

 

Boks: Perbedaan Usaha Dagang dan Perseroan Terbatas

 

Perbedaan

Usaha Dagang (UD)

Perseroan Terbatas (PT)

Kepemilikan

Perseorangan

Minimal 2 orang pendiri/pemegang saham

Status Badan Hukum

Bukan Badan Hukum

Badan Hukum

Tanggung Jawab

Tidak terbatas, hingga ke harta pribadi

Terbatas, sebatas modal yang disetor / sebatas saham yang dimiliki

Fungsi pemilik dan pengurus

Pemilik, umumnya sekaligus sebagai yang mengurus jalannya usaha

Ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi

Modal minimum

Tidak ditentukan

Minimum Rp50 juta

 

Menurut Irma, untuk mendirikan UD, tidak disyaratkan secara mutlak harus dibuat di hadapan notaris. Namun demikian, jika berhubungan (dalam arti bekerja sama) dengan suatu perusahaan besar atau instansi pemerintah, akta pendirian ini biasanya akan dijadikan satu prasyarat. Umumnya, untuk UD hanya perlu mengajukan perizinan berupa:

1.      Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat usahanya;

2.      Mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri;

3.      Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan perseorangan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Perdagangan setempat. Namun, SIUP ini tidak diwajibkan bagi UD sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, jadi boleh dibuat, boleh juga tidak.

4.      Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

 

Simak juga artikel Mendirikan Usaha Dagang (UD).

 

Sedangkan, untuk mendirikan PT ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)  yakni mengenai pendirian PT:

1.      memiliki minimal dua pemegang saham (Pasal 7 ayat [1] UUPT).

2.      Memiliki modal dasar minimal Rp50 juta, yang paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian (Pasal 32 UUPT);

3.      setiap pendiri wajib mengambil bagian saham (Pasal 7 ayat [2] UUPT);

4.      didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat [1] UUPT).

 

Selain itu, diperlukan pengurusan izin-izin yang diperlukan bagi beroperasinya suatu PT:

1.      Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

2.      Surat Domisili

3.      NPWP

4.      SIUP

5.      TDP.

6.      Izin-izin teknis lainnya dari departmen teknis terkait.  

 

Lebih jauh mengenai pendirian PT, simak Badan Usaha Apa yang Cocok?

 

Jadi, dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas nampak bahwa PT memang memiliki kelebihan dimana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa memang untuk pendirian UD jauh lebih mudah ketimbang pendirian PT yang memiliki syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

 

Selain UD dan PT, ada bentuk-bentuk usaha lain seperti dijelaskan dalam artikel-artikel berikut:

-         Cara Mendirikan CV;

-         Firma.

 

2.      Jika Anda ingin mendirikan jasa konsultan hukum, konsultan pajak maupun teknik dalam satu atap yang kami asumsikan maksud Anda adalah dalam satu badan usaha, bukan hanya dalam satu gedung, karena dalam satu gedung dimungkinkan adanya lebih dari satu badan usaha (misal: di gedung A, ada PT B dan CV C). Pada dasarnya, sah-sah saja jika Anda ingin memiliki usaha jasa konsultan dalam berbagai bidang tersebut, di mana pada umumnya kantor konsultan hukum maupun pajak adalah berbentuk perserorangan, firma atau persekutuan perdata dan bukan berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga tidak dibatasi bidang apa yang akan dijalankan, kecuali dalam hal bidang usaha tersebut melanggar hukum. Lebih jauh simak artikel-artikel berikut:

-         Apakah Usaha Konsultan Pajak Boleh Berbentuk PT?,

-         Apa Syarat-syarat Pendirian Kantor Konsultan Hukum? dan

-         Bentuk Badan Usaha Kantor Hukum.

 

Jika bentuk badan usaha yang dipilih adalah PT, dalam praktiknya di Indonesia belum ada kantor konsultan hukum yang menggunakan bentuk ini. Selain itu, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum.go.id) yakni situs Kementerian Hukum dan HAM  yang digunakan para notaris untuk mendaftarkan nama PT, tidak ada kategori yang disediakan untuk jasa konsultan hukum.

 

Jadi, dalam hal Anda ingin mendirikan suatu usaha konsultasi dengan berbagai bidang tersebut, menurut hemat kami, bentuk PT belum dapat menjadi pilihan. Untuk mengetahui lebih jauh, Anda dapat menghubungi Notaris yang Anda kenal.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.      Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.