Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran artikel dengan judul Keabsahan Akta Nikah yang Dikeluarkan Negara Lain yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 17 Maret 2011.

KLINIK TERKAIT

Prosedur Menikah dengan WNA dan Akibat Hukumnya

21 Agt 2023

Surat Keterangan Lapor Diri dan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA

21 Agt 2023

Bisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia?

09 Agt 2023

Aturan dan Bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Islam

28 Jun 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Berdasarkan hukum Indonesia pada Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia (“WNI”) atau seorang WNI dengan warga negara asing (“WNA”) sifatnya adalah sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU Perkawinan dan perubahannya.

Lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pencatatan Bagi Perkawinan WNI di Luar Indonesia

Pada dasarnya perlu diketahui, sebelum dicatatkan di Indonesia, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:[1]

1. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Adapun dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan perkawinan WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[2]

1. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:[3]

1. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. kutipan akta perkawinan.

Pencatatan Bagi Perkawinan WNI dengan WNA di Luar Indonesia

Adapun jika perkawinan WNI dilangsungkan dengan orang asing (WNA) di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[4]

1. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
3. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Sementara dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[5]

1. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
2. pas foto berwarna suami dan istri;
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
4. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Sehingga menurut hemat kami, selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri (Inggris) sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud misalnya status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan sebagainya.

Namun demikian, apabila Anda dan istri kembali ke Indonesia, dalam waktu satu tahun setelahnya, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.