Kamis, 17 Maret 2011
Dibaca: 22287
Pertanyaan :
Keabsahan Akta Nikah yang Dikeluarkan Negara Lain
Atasan saya adalah WNA asal Inggris dan istri (WNI) menikah 10 tahun yang lalu dan tidak didaftarkan di catatan sipil Indonesia. Kemudian, si istri meninggal dan suami bermaksud untuk menutup rekening dan menarik dana. Tapi, bank menolak karena tidak adanya surat nikah dan akta waris yang dikeluarkan pengadilan dan menolak surat waris yang dikeluarkan kecamatan dan akta nikah yang dikeluarkan di Inggris. Mohon penjelasan apakah surat nikah yang dikeluarkan di Inggris tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia?
Jawaban :

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana:

·         Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan

·         Bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

 

Lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UUP menentukan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

 

Sebelum dicatatkan di Indonesia, perkawinan tersebut harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

a.      bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;

b.      Paspor Republik Indonesia; dan/atau

c.      KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(lihat Pasal 70 ayat [2] Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil – Pepres 25/2008)

 

Pelaporan perkawinan tersebut dilakukan dengan tata cara:

a.       Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.

b.       Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan

c.       Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

(lihat Pasal 70 ayat [2] Perpres 25/2008)
 

Dalam hal perkawinan tersebut telah dilakukan di Inggris, maka harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut kemudian dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Mengenai prosedur perkawinan di Inggris silahkan simak artikel Menikah di Inggris.

 

Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud misalnya status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan sebagainya.

 

Kemudian, agar perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut diakui di Indonesia maka harus dilakukan pelaporan dan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun sejak mereka tiba di Indonesia sesuai dengan domisili yang bersangkutan. pelaporan ke kantor catatan sipil dengan membawa:

1.      bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri; dan

2.      kutipan Akta Perkawinan.

Jika pelaporan lewat dari jangka waktu 1tahun tersebut akan dikenai denda administratif sesuai peraturan daerahsetempat (lihat Pasal 107 Perpres 25/2008).

 

Jadi, akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat di Inggris belum memiliki kekuatan hukum di Indonesia jika;

-         tidak dilaporkan kepada Perwakilan Indonesia di negara setempat; dan

-         tidak dicatatkan dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia.

Agar akta nikah tersebut memiliki kekuatan hukum di Indonesia, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana telah kami jelaskan di atas harus dipenuhi.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.