Waalaikum salam wr. wb.,

1.      Mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RUU KUHP”), menurut informasi dari laman resmi dpr.go.id, per Juni 2011 RUU KUHP masih berada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan belum diajukan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Mengenai informasi yang Anda sampaikan, benar bahwa berdasarkan beberapa pemberitaan di berbagai media, khususnya hukumonline.com, RUU KUHP mencantumkan pengaturan berkaitan dengan tindak pidana santet. Dalam artikel berjudul Pasal Santet Dalam RUU KUHP Masih Sering Disalahpahami, misalnya diketahui bahwa tindak pidana santet tercantum dalam Pasal 292 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP, yang berbunyi kurang lebih:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV. Ayat berikutnya menyebutkan jika pelaku tindak pidana tadi melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah sepertiga.”

Tentang pembuktian tindak pidana santet, seperti yang Anda tanyakan, juga menjadi perdebatan yang ditulis dalam artikel hukumonline tersebut di atas. Dalam artikel dikutip pendapat dari salah seorang anggota tim penyusun RUU KUHP yaitu Chairul Huda. Dalam artikel tersebut ditulis sebagai berikut:

“Huda menegaskan yang terjadi selama ini adalah kekeliruan pemahaman masyarakat berkaitan dengan substansi pasal santet. Perdebatan lebih banyak mengarah ke soal pembuktian. Padahal santet tidak perlu dibuktikan karena masih sukar diterima secara logis. Hal yang perlu dibuktikan adalah penyebarluasan kemampuan santet yang dimiliki seseorang, baik bertujuan mencari keuntungan maupun tidak. Ranah hukum bukanlah tempat untuk membuktikan ada tidaknya santet.

“Menurut Huda, tindak pidana santet yang dimaksud pasal 292 RUU KUHAP lebih mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya. Ayat (1) dari pasal ini dikenakan bagi pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Sementara ayat (2) melingkupi segala tindakan santet yang dilakukan dengan kontinuitas dan bertujuan mencari keuntungan (mata pencaharian).”

Jadi, dari pendapat Chairul Huda yang kami kutip di atas, dapat disimpulkan kurang lebih bahwa pembuktian atas tindak pidana santet lebih kepada hubungannya dengan delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya. Demikian pendapat Chairul Huda, salah seorang anggota tim penyusun RUU KUHP.

2.      Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam hukum acara pidana, saksi dan ahli merupakan dua alat bukti yang berbeda. Sedangkan, menurut asumsi kami, yang Anda maksud dengan saksi ahli adalah keterangan ahli. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian, dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) yaitu harus diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Jadi, terkait dengan hal yang Anda tanyakan, jika merujuk penjelasan dari Chairul Huda terkait rumusan tindak pidana santet dalam RUU KUHP pada jawaban poin 1 di atas, maka, menurut hemat kami, tidak mutlak diperlukan keterangan dari ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang santet untuk membuktikan tindak pidana santet. Karena, pembuktian atas tindak pidana santet lebih kepada hubungannya dengan delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya.

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam artikel hukumonline berjudul Santet, Isu Lama Yang Terus Mengusik Ranah Hukum dijelaskan antara lain bahwa:

“Kriminalisasi terhadap praktek ilmu gaib selama ini diatur pasal 545 KUHP. Pasal ini melarang seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Tetapi pasal ini sulit diimplementasikan. Fakta membuktikan begitu banyak orang yang mengaku-ngaku, bahwa mengiklan diri di media massa, bisa meramal atau memberikan susuk. Lalu, pasal 546 melarang penjualan dan penawaran benda-benda gaib. Dan, pasal 547 melarang seseorang untuk mempengaruhi jalannya sidang pengadilan dengan menggunakan jimat atau mantra.

Perkara santet yang masuk pengadilan bukan murni masalah santet, melainkan lebih banyak pembunuhan yang dilatarbelakangi isu santet. Putusan pengadilan yang menyangkut perkara sejenis nyaris selalu mengabaikan masalah santetnya. Jaksa dan hakim lebih banyak menganggapnya sebagai delik pembunuhan berencana atau penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Lihat misalnya putusan Mahkamah Agung No. 2296K/Pid/1989. Delik pembunuhan dan penganiayaanlah yang mencuat, ketimbang isu santet.”

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)