Senin, 01 Januari 1900
Dibaca: 802
Pertanyaan :
Pengupahan Pekerja Borongan
Pertanyaan no. 1: Dapatkah suatu Keputusan Menteri mencabut suatu Peraturan Pemerintah? Hal ini saya tanyakan karena salah satu pasal di PP No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah, psl 9 "Bila upah tidak ditetapkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk menghitung upah sebulan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh buruh." Sedang Kep.102/Men/VI/2004 ttg Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan: "(2)Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir." Pertanyaan no. 2: Pendapat dua metoda pengupahan yaitu pengupahan berdasarkan jangka waktu dan pengupahan berdasarkan hasil kerja. Dalam hal berdasar jangka waktu maka kelebihan jam bila bekerja melebihi jam normatif (sesudah 7 jam kerja pada hari panjang, atau sesudah 5 jam sesudah hari pendek, atau jam-jam kerja pada hari libur) wajar dan lazim memakai rumus premium upah lembur. Dalam hal berdasarkan hasil kerja maka fokus adalah pada hasil kerjanya (piece work) dengan perkalian unit hasil kerja x tarif yang disetujui. Di sini tidak ada masalah tentang jangka waktu pelaksanaan untuk mencapai hasil kerja. Itu pendapat umum yang saya ketahui. Namun dengan KepMenaker-trans Kep.102/Men/VI/2004 ttg Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur pekerja berdasar hasil kerja (umumnya disebut borongan) menurut interprestasi pengawas disnaker harus dibayar upah lembur!!! Mohon komentar Bapak/Ibu tentang hal ini. Dampaknya sangat luas terutama terhadap perusahaan padat karya yang menggunakan upah piecework. Terima kasih atas jawaban. salam, Gabesapik Plus One every day http://www.asyik-uih.com
Jawaban :
--- Maaf Artikel Belum Ada Jawaban---
Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.