Senin, 30 April 2018
Pertanyaan :
Siapa yang Berhak dan Tidak Berhak Mendapat Remisi?
Pada perayaan Hari Kemerdekaan RI, biasanya Presiden RI memberikan remisi/pengurangan masa tahanan. Apakah semua tahanan memperoleh remisi tersebut (baik tahanan baru atau tahanan lama) ataukah hanya kasus-kasus tertentu saja yang memperoleh remisi? Terima kasih.
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Anggara dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 25 Mei 2011.
 
Intisari:
 
 
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 
Kami luruskan bahwa dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Narapidana dan Anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan. Jadi, pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, bukan kepada tahanan.
 
Syarat pemberian remisi bagi Narapidana:
  1. Narapidana berkelakukan baik
Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan:
    1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
    2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.
  1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Remisi (Pengurangan Masa Pidana)
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[1] Jadi kami luruskan bahwa dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Narapidana dan Anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.
 
Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[2]
 
Remisi terdiri atas:[3]
  1. Remisi umum
Diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
  1. Remisi khusus
Diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
 
Selain Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan:[4]
  1. Remisi kemanusiaan
Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:[5]
  1. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  2. berusia di atas 70 tahun; atau
  3. menderita sakit berkepanjangan
  1. Remisi tambahan
Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:[6]
    1. berbuat jasa pada negara;
    2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
  1. Remisi susulan
Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[7]
Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:[8]
    1. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
    2. belum pernah memperoleh Remisi.
 
Dalam konteks pertanyaan Anda, remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah remisi umum.
 
Besarnya remisi umum yaitu:[9]
  1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 bulan; dan
  2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.
 
Menjawab pertanyaan Anda, pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
 
Syarat pemberian remisi bagi Narapidana:[10]
  1. Narapidana berkelakukan baik
Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan:
  1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
  2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.
  1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 
Jika Narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:[11]
    1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
    2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
    3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
      1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
      2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,
yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
 
Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka Narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah Narapidana yang:[12]
    1. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
    2. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.
 
Syarat pemberian remisi bagi Anak:[13]
Remisi dapat diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Anak yang telah memenuhi syarat:
    1. berkelakuan baik;
yang dibuktikan dengan:
    1. tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
    2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.
    1. telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
    2. belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
 
Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka Anak yang tidak berhak diberikan remisi adalah Anak yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah Anak yang:[14]
    1. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
    2. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.
 
Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam artikel Syarat Pemberian Remisi (Pengurangan Masa Menjalani Hukuman).
 
Jadi, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, remisi bukan diberikan kepada tahanan melainkan kepada Narapidana dan Anak.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 
 
 

[2] Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenkumham 3/2018
[3] Pasal 3 Permenkumham 3/2018
[4] Pasal 4 Permenkumham 3/2018
[5] Pasal 29 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[6] Pasal 32 Permenkumham 3/2018
[7] Pasal 39 ayat (3) Permenkumham 3/2018
[8] Pasal 40 Permenkumham 3/2018
[11] Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
[12] Pasal 6 Permenkumham 3/2018
[13] Pasal 13 Permenkumham 3/2018
[14] Pasal 14 Permenkumham 3/2018


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).