Selasa, 22 Pebruari 2011
Dibaca: 81615
Pertanyaan :
Prosedur Menjadi Konsultan HKI
Rekan-rekan mungkin ada yang mengetahui, kapan diadakan ujian untuk memperoleh lisensi HAKI? Kalau ada mohon bantuannya. Terima kasih. Ayu.
Jawaban :

Ujian untuk memperoleh lisensi atau izin praktik bagi calon konsultan hak kekayaan intelektual (“HKI”) diadakan di akhir pelatihan HKI. Setiap calon konsultan HKI harus mengikuti pelatihan HKI sebelum mengikuti ujian lisensi konsultan HKI. Sehingga sertifikat pelatihan HKI baru diperoleh setelah calon konsultan HKI lulus ujian tersebut.

 

Pelatihan HKI ini biasa dilaksanakan di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai mitra guna melaksanakan pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (lihat Pasal 1 ayat [4] dan Pasal 4 ayat [1] PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual).

 

Beberapa perguruan tinggi yang telah ditunjuk untuk mengadakan pelatihan HKI antara lain:

 
Angkatan
Waktu Penyelenggaraan
Universitas yang Ditunjuk
I
2006
Universitas Indonesia
II
Akhir 2009
Universitas Indonesia
III
Awal 2010
Universitas Krisnadwipayana
IV
Mei-Oktober 2010
Universitas Airlangga
V
19 Februari – 4 Juni 2011
Universitas Padjajaran, Bandung

Sumber: Diolah dari Ditjen HKI

 
Syarat Pendaftaran

1.        Fotokopi Ijasah S1 yang dilegalisir (semua disiplin ilmu) sebanyak 2 lembar;

2.        Fotokopi KTP sebanyak 2 lembar;

3.        Pas Foto berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 4 lembar;

4.        Mengisi formulir pendaftaran;

5.        Melunasi Biaya Pendaftaran Rp 500.000,-;

6.        Melampirkan surat keterangan bebas buta warna;

7.        Melampirkan surat keterangan lulus tes bahasa Inggris yang setara dengan

8.        TOEFL nilai minimal 400;

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website Direktorat Jenderal HKI.

 

Sebagai informasi tambahan, berikut di bawah ini kami sertakan boks prosedur untuk menjadi konsultan HKI.

 
Boks Prosedur Menjadi Konsultan HKI
 
Syarat Umum

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini (lihat Pasal 3 PP 2/2005):

a.      warga negara Republik Indonesia;

b.      bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

c.      berijazah sarjana S1;
d.      menguasai bahasa Inggris;
e.      tidak berstatus sebagai pegawai negeri;

f.       lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (beserta ujiannya).

 

Kemudian calon konsultan HKI haruslah mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HKI untuk dapat diangkat menjadi konsultan HKI (lihat Pasal 2 ayat (1) PP 2/2005).

 
Permohonan menjadi Konsultan HKI

Permohonan harus dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan (lihat Pasal 2 ayat (2) PP 2/2005):

a.      Daftar Riwayat Hidup;
b.      fotokopi kartu tanda identitas yang sah;

c.      pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;

d.      fotokopi ijazah yang dilegalisir;

e.      keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan

f.       surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.

 
 

Calon konsultan HKI yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas dapat diangkat menjadi Konsultan HKI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

 

Sebelum menjalankan jabatannya sebagai Konsultan HKI, Konsultan HKI wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Sumpah atau janji Konsultan HKI lihat Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2005.

 

Kemudian, Konsultan HKI yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI (lihat Pasal 7 PP No. 2 Tahun 2005).

 

Para konsultan HKI kemudian akan diberikan Kartu Identitas Konsultan HKI yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi Konsultan HKI (lihat Pasal 6 ayat [1] Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual).

 
 

Simak juga artikel hukumonline.com mengenai konsultan HKI berikut ini: Konsultan HKI: Mitra Masyarakat dan Pemerintah Sekaligus.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.      Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

2.      Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.