Pasal 150 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, PHK dalam law firm atau kantor advokat juga mengacu pada UU Ketenagakerjaan ini.

Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa jika PHK tidak bisa dihindarkan wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (pasal 151 ayat [3] UU Ketenagakerjaan). Selanjutnya, pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Dengan demikian, seharusnya PHK yang dialami adik Anda tersebut batal.

Selanjutnya, untuk proses PHK dapat anda baca di sini.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.