hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 13 Oktober 2010
Pertanyaan:
Karyawan Diangkat Jadi Direksi
Jika karyawan BUMN diangkat menjadi direksi BUMN, bagaimana statusnya di BUMN yang bersangkutan, apakah diberhentikan sementara atau dipensiunkan, atau ada acuan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
wasbidpersum
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg

 

Ada perbedaan ketentuan hukum antara seorang karyawan (pekerja/buruh) dalam hubungan kerja dengan Direksi (cq. anggota Direksi) dalam hubungan hukum korporasi (corporate law). Walaupun menurut Prof. Iman Soepomo, karyawan dan anggota Direksi semuanya (sama-sama) merupakan tenaga kerja (Hukum Perburuhan/XVIII, 2001, hal. 3, lihat juga pasal 1 angka 2 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan).

 

Sayangnya pertanyaan Saudara tidak menjelaskan lebih jauh, anggota Direksi BUMN apa yang Saudara maksudkan. Apakah Perusahaan Perseroan (PT/Persero) atau Perusahaan Umum (Perum). Tapi asumsi kami, -dalam hal ini- mungkin yang Saudara maksud adalah anggota Direksi BUMN berbentuk PT/Persero. Terkait dengan itu, maka pada prinsipnya tidak ada perbedaan ketentuan antara anggota Direksi PT/Persero BUMN dengan anggota Direksi pada Perseroan Terbatas pada umumnya (PT biasa, besloten vennootschap), termasuk perseroan terbatas terbuka (PT Tbk, openbaar vennootschap) (baca pasal 11 dan penjelasannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

 

Jika seorang karyawan bekerja dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja), maka tentunya tunduk pada UU Ketenagakerjaan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (labour law). Sedangkan, seorang anggota Direksi yang bekerja dalam hubungan hukum korporasi (berdasarkan anggaran dasar, article of incorporation) tunduk pada UU Perseroan Terbatas cq. UU No. 40 Tahun 2003 jo UU Nomor 19 Tahun 2003 (corporate law). Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, terdapat beberapa perbedaan antara karyawan dengan anggota Direksi, yakni -antara lain-:

1.   hubungan hukum antara seorang karyawan dengan manajemen perusahaan (yang disebut dengan hubungan kerja) adalah hubungan atasan-bawahan (dientsverhouding) atau hubungan yang bersifat sub-ordinasi (“atasan” kepada “bawahan”). Sedangkan, hubungan hukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legal mandatory), atau hubungan yang bersifat ko-ordinasi (partnership), tidak ada atasan-bawahan.

 

2.   Pada hubungan atasan-bawahan, ada unsur-unsur yang merupakan ciri hubungan kerja -yang tidak ada atau berbeda pada hubungan partnership (kesetaraan)-, yakni: adanya pekerjaan dan perintah (prestasi) serta adanya upah (kontra prestasi) (lihat pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003). Penjelasannya, sebagai berikut :

-      Pekerjaan yang dimaksudkan dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang telah ditentukan spesifikasinya dan lokasi (tempat kerja)-nya, bahkan ditentukan syarat jabatan atau spesialisasinya (lihat pasal 54 ayat [1] huruf c dan huruf d jo pasal 52 ayat [1] huruf c UU No. 13/2003). Sedangkan, anggota Direksi tidak ditentukan (spesifik) pekerjaannya, akan tetapi secara general harus mengurus semua pekerjaan yang diamanatkan kepadanya -termasuk mewakili perseroan-, baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat pasal 98 ayat [1] UU No. 40 Tahun 2007).

-      Yang dimaksud perintah dalam hubungan kerja adalah perintah yang tidak menimbulkan tanggung jawab langsung (vicarious liability) (lihat pasal 1 angka 14 jo angka 4 UU No. 13/2003). Sedangkan “perintah” (pemberian amanat/kepercayaan) pada hubungan hukum korporasi (partnership) adalah “perintah” dengan tanggung-jawab langsung (strict liability) (lihat pasal 97 ayat [1] dan ayat [3] UU No. 40 Tahun 2007);

-      Pada hubungan kerja, pembayaran upah karyawan adalah merupakan imbalan dari pengusaha sesuai perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan -sebagai contra prestasi- atas suatu pekerjaan yang telah ditentukan (lihat pasal 1 angka 30 jo pasal 90 ayat [1] dan pasal 91 ayat [1] jo pasal 89 ayat [1] UU No. 13/2003). Sedangkan, gaji anggota Direksi adalah merupakan pembayaran yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan anggaran dasar (tanpa harus mengindahkan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan) yang merupakan kontra prestasi atas amanat tugas/wewenang yang diemban sebagai pemegang legal mandatory (lihat pasal 96 ayat [1] UU No. 40/2007);

 

3.   Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada karyawan, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anggota Direksi. Misalnya, hak yang terkait dengan kebijakan pengupahan, hak pesangon, hak cuti tahunan, cuti hamil dan melahirkan atau cuti gugur-kandung (bagi karyawati), serta hak-hak lainnya yang timbul dari UU No. 13/2003. Kecuali -telah- diperjanjikan dan/atau diamanatkan (secara tegas dan tertulis) dalam anggaran dasar untuk memberikan -atau memberlakukan beberapa/sebagian ketentuan- hak-hak dimaksud.

 

4.   Mekanisme penyelesaian perselisihan (permasalahan) antara seorang karyawan dengan managmenet perusahaan, dilakukan –secara berjenjang- melalui mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (termasuk Pengadilan Hubungan Industrial). Sedangkan, penyelesaian perselisihan antara anggota Direksi dengan RUPS atau organ perseroan lainnya, termasuk masalah conflict of interest, diselesaikan melalui mekanisme beracara di peradilan umum atau mekanisme yang diperjanjikan/diatur tersendiri (privatrecht).

 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dan terkait dengan pertanyaan Saudara, apabila ada seorang karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi (termasuk anggota Direksi PT/Persero), maka -dengan demikian- terjadi perubahan ketentuan / status –domein- hukum dari UU Ketenagakerjaan (UU No/13/2003) berubah dan beralih menjadi –berlaku- ketentuan UU Perseroan Terbatas (UU No.40/2007 jo UU No.19/2003).

 

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan di kemudian hari karena adanya perbedaan –domain- hukum tersebut, dan untuk meniadakan atau mengurangi permasalahan –kekacauan- hubungan hukum, maka apabila seseorang karyawan diangkat menjadi anggota Direksi (termasuk anggota Dewan Komisaris), maka seyogyanya diselesaikan dulu semua hak-hak yang bersangkutan sebagai karyawan melalui perundingan (termasuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengannya atau mungkin –berpotensi- timbul di kemudian hari) berkenaan dengan hubungan kerja dimaksud. Artinya, karyawan yang bersangkutan terlebih dahulu di-PHK (atau istilah Saudara: diberhentikan, baik sementara atau dipensiunkan) dan dipenuhi hak-haknya berkenaan dengan hubungan kerja, baru kemudian diangkat menjadi anggota Direksi yang nota bene domain hukumnya dan mekanisme penyelesaian perselisihannya berbeda.

 

Demikian penjelasan kami, semoga dapat menambah wawasan Saudara.

 
Dasar hukum:

1.   Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.   Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

3.   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 
 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b79fbd0294b2.jpg

22571 hits
Di: Buruh & Tenaga Kerja
sumber dari: INDOLaw
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.